BBM Satu Harga Bukan Masalah Untung dan Rugi, Tapi Masalah Keadilan
Untuk mengawal program ini Pemerintah menugaskan BPH Migas agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan menerapkan sistem 'uji petik' untuk mengawasi pendistribusiannya. Sistem uji petik akan berlaku dalam Operasi Patuh Penyalur (OPP) yang sudah dimulai sejak bulan Oktober tahun ini dan efektif mulai Januari mendatang di seluruh wilayah Indonesia. AKTUAL/Munzir
Untuk mengawal program ini Pemerintah menugaskan BPH Migas agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan menerapkan sistem ‘uji petik’ untuk mengawasi pendistribusiannya. Sistem uji petik akan berlaku dalam Operasi Patuh Penyalur (OPP) yang sudah dimulai sejak bulan Oktober tahun ini dan efektif mulai Januari mendatang di seluruh wilayah Indonesia. AKTUAL/Munzir
Kiri-kanan ;anggota komite BPH Migas Muhammad Ibnu Fajar,Anggota Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjoyo, Direktur Hilir Minyak dan Gas Bumi Harya Adityawarman,Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama, Dadan Kusdiana saat menggelar jumpa persnya terkait BBM satu harga dan pendistribusian BBM di kantor Kementrian ESDM, Jakarta, Jumat (3/11/2017). Program BBM Satu Harga selain untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga dimaksudkan untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah. Untuk mengawal program ini Pemerintah menugaskan BPH Migas agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan menerapkan sistem ‘uji petik’ untuk mengawasi pendistribusiannya. Sistem uji petik akan berlaku dalam Operasi Patuh Penyalur (OPP) yang sudah dimulai sejak bulan Oktober tahun ini dan efektif mulai Januari mendatang di seluruh wilayah Indonesia. AKTUAL/Munzir
Untuk mengawal program ini Pemerintah menugaskan BPH Migas agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan menerapkan sistem ‘uji petik’ untuk mengawasi pendistribusiannya. Sistem uji petik akan berlaku dalam Operasi Patuh Penyalur (OPP) yang sudah dimulai sejak bulan Oktober tahun ini dan efektif mulai Januari mendatang di seluruh wilayah Indonesia. AKTUAL/Munzir
Kiri-kanan ;anggota komite BPH Migas Muhammad Ibnu Fajar,Anggota Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjoyo, Direktur Hilir Minyak dan Gas Bumi Harya Adityawarman,Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama, Dadan Kusdiana saat menggelar jumpa persnya terkait BBM satu harga dan pendistribusian BBM di kantor Kementrian ESDM, Jakarta, Jumat (3/11/2017). Program BBM Satu Harga selain untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga dimaksudkan untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah. Untuk mengawal program ini Pemerintah menugaskan BPH Migas agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan menerapkan sistem ‘uji petik’ untuk mengawasi pendistribusiannya. Sistem uji petik akan berlaku dalam Operasi Patuh Penyalur (OPP) yang sudah dimulai sejak bulan Oktober tahun ini dan efektif mulai Januari mendatang di seluruh wilayah Indonesia. AKTUAL/Munzir
Untuk mengawal program ini Pemerintah menugaskan BPH Migas agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan menerapkan sistem ‘uji petik’ untuk mengawasi pendistribusiannya. Sistem uji petik akan berlaku dalam Operasi Patuh Penyalur (OPP) yang sudah dimulai sejak bulan Oktober tahun ini dan efektif mulai Januari mendatang di seluruh wilayah Indonesia. AKTUAL/Munzir
Program BBM Satu Harga selain untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga dimaksudkan untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah. Untuk mengawal program ini Pemerintah menugaskan BPH Migas agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan menerapkan sistem ‘uji petik’ untuk mengawasi pendistribusiannya. Sistem uji petik akan berlaku dalam Operasi Patuh Penyalur (OPP) yang sudah dimulai sejak bulan Oktober tahun ini dan efektif mulai Januari mendatang di seluruh wilayah Indonesia. AKTUAL/Munzir
Program BBM Satu Harga selain untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga dimaksudkan untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah. Untuk mengawal program ini Pemerintah menugaskan BPH Migas agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan menerapkan sistem ‘uji petik’ untuk mengawasi pendistribusiannya. Sistem uji petik akan berlaku dalam Operasi Patuh Penyalur (OPP) yang sudah dimulai sejak bulan Oktober tahun ini dan efektif mulai Januari mendatang di seluruh wilayah Indonesia. AKTUAL/Munzir
Program BBM Satu Harga selain untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga dimaksudkan untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah. Untuk mengawal program ini Pemerintah menugaskan BPH Migas agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan menerapkan sistem ‘uji petik’ untuk mengawasi pendistribusiannya. Sistem uji petik akan berlaku dalam Operasi Patuh Penyalur (OPP) yang sudah dimulai sejak bulan Oktober tahun ini dan efektif mulai Januari mendatang di seluruh wilayah Indonesia. AKTUAL/Munzir