Beranda Lensa Aktual Flash Photos BBM Satu Harga Bukan Masalah Untung dan Rugi, Tapi Masalah Keadilan Flash Photos BBM Satu Harga Bukan Masalah Untung dan Rugi, Tapi Masalah Keadilan 3 November 2017, 18:56 Untuk mengawal program ini Pemerintah menugaskan BPH Migas agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan menerapkan sistem 'uji petik' untuk mengawasi pendistribusiannya. Sistem uji petik akan berlaku dalam Operasi Patuh Penyalur (OPP) yang sudah dimulai sejak bulan Oktober tahun ini dan efektif mulai Januari mendatang di seluruh wilayah Indonesia. AKTUAL/Munzir Untuk mengawal program ini Pemerintah menugaskan BPH Migas agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan menerapkan sistem ‘uji petik’ untuk mengawasi pendistribusiannya. Sistem uji petik akan berlaku dalam Operasi Patuh Penyalur (OPP) yang sudah dimulai sejak bulan Oktober tahun ini dan efektif mulai Januari mendatang di seluruh wilayah Indonesia. AKTUAL/Munzir Kiri-kanan ;anggota komite BPH Migas Muhammad Ibnu Fajar,Anggota Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjoyo, Direktur Hilir Minyak dan Gas Bumi Harya Adityawarman,Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama, Dadan Kusdiana saat menggelar jumpa persnya terkait BBM satu harga dan pendistribusian BBM di kantor Kementrian ESDM, Jakarta, Jumat (3/11/2017). Program BBM Satu Harga selain untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga dimaksudkan untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah. Untuk mengawal program ini Pemerintah menugaskan BPH Migas agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan menerapkan sistem ‘uji petik’ untuk mengawasi pendistribusiannya. Sistem uji petik akan berlaku dalam Operasi Patuh Penyalur (OPP) yang sudah dimulai sejak bulan Oktober tahun ini dan efektif mulai Januari mendatang di seluruh wilayah Indonesia. AKTUAL/Munzir Untuk mengawal program ini Pemerintah menugaskan BPH Migas agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan menerapkan sistem ‘uji petik’ untuk mengawasi pendistribusiannya. Sistem uji petik akan berlaku dalam Operasi Patuh Penyalur (OPP) yang sudah dimulai sejak bulan Oktober tahun ini dan efektif mulai Januari mendatang di seluruh wilayah Indonesia. AKTUAL/Munzir Kiri-kanan ;anggota komite BPH Migas Muhammad Ibnu Fajar,Anggota Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjoyo, Direktur Hilir Minyak dan Gas Bumi Harya Adityawarman,Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama, Dadan Kusdiana saat menggelar jumpa persnya terkait BBM satu harga dan pendistribusian BBM di kantor Kementrian ESDM, Jakarta, Jumat (3/11/2017). Program BBM Satu Harga selain untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga dimaksudkan untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah. Untuk mengawal program ini Pemerintah menugaskan BPH Migas agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan menerapkan sistem ‘uji petik’ untuk mengawasi pendistribusiannya. Sistem uji petik akan berlaku dalam Operasi Patuh Penyalur (OPP) yang sudah dimulai sejak bulan Oktober tahun ini dan efektif mulai Januari mendatang di seluruh wilayah Indonesia. AKTUAL/Munzir Untuk mengawal program ini Pemerintah menugaskan BPH Migas agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan menerapkan sistem ‘uji petik’ untuk mengawasi pendistribusiannya. Sistem uji petik akan berlaku dalam Operasi Patuh Penyalur (OPP) yang sudah dimulai sejak bulan Oktober tahun ini dan efektif mulai Januari mendatang di seluruh wilayah Indonesia. AKTUAL/Munzir Program BBM Satu Harga selain untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga dimaksudkan untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah. Untuk mengawal program ini Pemerintah menugaskan BPH Migas agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan menerapkan sistem ‘uji petik’ untuk mengawasi pendistribusiannya. Sistem uji petik akan berlaku dalam Operasi Patuh Penyalur (OPP) yang sudah dimulai sejak bulan Oktober tahun ini dan efektif mulai Januari mendatang di seluruh wilayah Indonesia. AKTUAL/Munzir Program BBM Satu Harga selain untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga dimaksudkan untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah. Untuk mengawal program ini Pemerintah menugaskan BPH Migas agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan menerapkan sistem ‘uji petik’ untuk mengawasi pendistribusiannya. Sistem uji petik akan berlaku dalam Operasi Patuh Penyalur (OPP) yang sudah dimulai sejak bulan Oktober tahun ini dan efektif mulai Januari mendatang di seluruh wilayah Indonesia. AKTUAL/Munzir Program BBM Satu Harga selain untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga dimaksudkan untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah. Untuk mengawal program ini Pemerintah menugaskan BPH Migas agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan menerapkan sistem ‘uji petik’ untuk mengawasi pendistribusiannya. Sistem uji petik akan berlaku dalam Operasi Patuh Penyalur (OPP) yang sudah dimulai sejak bulan Oktober tahun ini dan efektif mulai Januari mendatang di seluruh wilayah Indonesia. AKTUAL/Munzir Artikel ini ditulis oleh: Ikuti WhatsApp Channel Aktual ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS Flash Photos Gebrakan Besar! Priskhianto Siap Gelar Munas Rekonsiliasi untuk Koperasi Indonesia Flash Photos Grand Final IM3 Collabonation 2024, 12 Finalis Bersaing Rekaman dengan Hindia Flash Photos BTN Masuk 10 Besar BUMN Paling Informatif Flash Photos BTN Gelar Soft Launching Bale Flash Photos Generali Dukung Semarang 10K di Akhir 2024 Flash Photos BTN Salurkan 30.000 KPR untuk Pekerja Informal di Era Prabowo Masuk Selamat Datang! Masuk ke akun Anda nama pengguna kata sandi Anda Lupa kata sandi Anda? mendapatkan bantuan Disclaimer Pemulihan password Memulihkan kata sandi anda email Anda Sebuah kata sandi akan dikirimkan ke email Anda. CONNECT WITH US233,018FansSuka11,767PengikutMengikuti813PengikutMengikuti78,600PelangganBerlanggananBerita Lain Bareskrim Ingatkan Akan Cabut Izin Tempat Hiburan Edarkan Narkoba 23 Desember 2024, 10:54 KH Achmad Chalwani dan KH Ali Masykur Terpilih Jadi Rais dan... 23 Desember 2024, 07:10 Hakim Tetapkan Kerugian Negara Rp300 Triliun Akibat Kasus Korupsi Timah 23 Desember 2024, 14:41 Kemendagri Dorong Pemda Optimalkan Panen untuk Kendalikan Harga Pangan 23 Desember 2024, 22:32 Mendag Budi Sebut Harga Minyakita Mulai Berangsur Turun 23 Desember 2024, 08:40