Jakarta, Aktual.com – Partai Kebingkatkan Bangsa (PKB) melihat, untuk mengurangi kemiskinan dan tingkat pengangguran, maka diperlukan sebuah sistem ekonomi yang inklusif. Dalam hal ini, kehadiran sistem keuangan syariah dipandang sebagai sistem yang tepat.
Pasalnya, sistem tersebut berlandaskan nilai-nilai keadilan, kebersamaan dan keseimbangan dalam menggerakkan roda perekonomian. Jika industri keuangan syariah betul-betul didorong, diperkuat dan terus dikembangkan, maka keuangan syariah akan dapat menjadi salah satu solusi utama dalam pembiayaan pembangunan di negara Indonesia.
“Baik itu untuk pembangunan ekonomi umat, infrastruktur, maupun dalam pembiayaan program pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial,” kata Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar di Jakarta, Jumat (3/11).
Sistem ekonomi syariah sendiri saat ini di tingkat global memperlihatkan pertumbuhan yang pesat. Pada 2015, volume industri halal global mencapai US$ 3,84 triliun dan diperkirakan mencapai US$ 6,38 triliun pada 2021 nanti.
Sementara itu di Indonesia, meskipun pertumbuhan keuangan syariah tercatat tinggi, posisi Indonesia dalam Global Islamic Economic Indicator 2017 masih berada pada urutan ke-10. Jika dilihat asetnya, masih sangat kecil.
“Misalnya pasar perbankan syariah pada 2016 baru mencapai 5,3 persen, masih kecil sekali bila dibandingkan seluruh aset industri perbankan nasional di Indonesia. Capaian ini masih berada jauh dibawah negara-negara lain seperti Arab Saudi 51,1 persen, Malaysia 23,8 persen, dan Uni Emirat Arab 19,6 persen,” tegas Cak Imin, panggilan akrabnya.
Selama 2016, industri keuangan syariah nasional mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 29,84 persen. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Agustus 2017, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) mencapai Rp 1.048,8 triliun.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
