Jakarta, Aktual.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Australia Malcolm Turnbull, di sela KTT APEC di Da Nang, Vietnam, Sabtu (11/11). Pada kesempatan tersebut Presiden didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja seperti Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala BKPM Thomas Lembong.
Salah satu agenda pembahasan pada pertemuan bilateral tersebut, yakni kesepakatan perjanjian kemitraan komprehensif Indonesia-Australia atau Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). IA-CEPA sendiri adalah kesepakatan dagang antara Indonesia dan Australia sebagai upaya untuk meningkatkan kerja sama perdagangan antara kedua negara.
Menurut Sekretaris Kabinet, Pramono Anung Presiden Jokowi dan PM Australia Malcolm Turnbull sepakat untuk merampungkan perundingan mengenai kerja sama ini di Jakarta dalam waktu dekat.
“Berkaitan dengan CEPA diharapkan akan diselesaikan pada akhir tahun ini. Karena sekarang ini sudah pertemuan yang kesepuluh dan harapannya pertemuan terakhir di Jakarta adalah yang terakhir untuk difinalisasikan,” sebut Pramono.
Pada pertemuan itu, perundingan sudah mendekati finalisasi. Kendala-kendala yang dihadapi sebelumnya yakni kehadiran pekerja asal Indonesia di Australia di masa mendatang, hingga kerja sama pendidikan sudah menemui titik terang.
Di Jakarta, hal tersebut akan difinalisasi sehingga perundingan kesepakatan CEPA bakal selesai akhir tahun ini.
“Jadi item-item tertentu yang masih sensitif sebelumnya sudah hampir final. Contohnya salah satunya mengenai pendidikan, vokasi apakah boleh asing atau tidak. Dan itu jalan keluarnya apa. Tapi sudah hampir final. Perundingan di Jakarta akan jadi yang terakhir,” terang Pramono.
Sementara itu, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita mengatakan, perjanjian perdagangan ini diharapkan mampu meningkatkan kerja sama dan keadilan perdagangan antara satu sama lain tanpa merasa ada yang dirugikan.
“Jadi memang kita mencoba melihat keseimbangan yang paling baik buat Indonesia utamanya seperti apa. Ini masih lebih lanjut harus dibicarakan dengan Kementerian dan Lembaga di Jakarta,” tandas Enggar.
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
