Manila, Aktual.com – Pemerintah Indonesia dalam Pertemuan Dewan Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN (APSC) mendorong upaya untuk penyelesaian masalah krisis kemanusiaan dan konflik yang terjadi di Rakhine State, Myanmar.
“Situasi di Rakhine State memerlukan komitmen dan tindakan yang konkret agar krisis kemanusiaan dapat segera diakhiri,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi di Manila, Minggu (12/11).
Menlu RI menegaskan bahwa sudah waktunya bagi ASEAN untuk menunjukkan kepada masyarakat di kawasan dan dunia bahwa ASEAN dapat melindungi rakyatnya serta mampu merespon tantangan di Asia Tenggara.
Pada pertemuan APSC itu, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menko Polhukam Wiranto dan Menlu Retno Marsudi.
Terkait krisis di Rakhine State, Menko Polhukam RI menekankan perlunya upaya mencegah krisis menjadi sebuah bencana yang akan menjadi pintu masuk radikalisme dan terorisme.
Terkait penanganan terorisme, Menko Polhukam menekankan pentingnya kerja sama ASEAN dalam melawan terorisme. Mengacu pada aksi terorisme di Marawi, Filipina, Menko Polhukam menekankan ASEAN harus selalu waspada dengan ancaman terorisme, khusunya peningkatan ancaman “foreign terrorist fighters” dan terorisme lintas batas.
Terkait hal itu, Menko Polhukam menginformasikan inisiatif Indonesia yaitu Pertemuan Subregional tentang “Foreign Terrorist Fighters” Dan Terorisme Lintas Batas di Manado pada 29 Juli 2017.
Selain itu, Indonesia bersama dengan Malaysia dan Filipina melaksanakan Trilateral Joint Patrol di Sulawesi dan Laut Sulu.
“Kita menyambut baik disetujuinya ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism and Manila Declaration to Counter the Rise of Radicalization and Violent Extremism,” ujar Menko Polhukam Wiranto.
Dewan APSC merupakan salah satu dewan ASEAN yang memiliki mandat untuk mengoordinasikan badan-badan sektoral di bawah pilar Politik Keamanan ASEAN.
