Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membenarkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi-fraksi di DPR RI untuk membahas permasalahan yang menimpa Setya Novanto selaku ketua DPR RI.
Ia menilai bahwa soal desakan pergantian Novanto dari jabatannya itu tidak akan berlangsung mudah, sebab proses politik fraksi Partai Golkar (PG) tergantung pada sikap DPP partai yang saat ini masih dijabat yang bersangkutan.
“Tentu saya tidak mau mencampur apa yang terjadi dalam PG. Tapi sepertinya itu tidak akan terlalu mudah karena semua proses politik di PG memerlukan persetujuan dan penandatanganan dokumen-dokumen yang dilakukan ketua umum, kan masih jadi ketum kan (dia),” kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (21/11).
Menurutnya, pergantian ketum domainnya ada di PG. Karena pergantian tersebut terkait pengajuan, rekomposisi fraksi, pengajuan pimpinan DPR semua itu bersumber dari tanda tangan Ketum.
“Itu yang akan kita tunggu dari sisi Golkar,” tambahnya.
Masih dikatakan Fahri, bila melihat dari sisi mekanisme internal DPR RI bahwa MKD baru bisa memproses dugaan pelanggaran etik setelah statusnya Novanto sebagai terdakwa, menuju proses pemberhentian sementara.
“Kita tunggu saja, karena saya mendengar bahwa proses atau ketua DPR sedang mengajukan proses praperadilan dan itu akan disidang dalam waktu yang tidak terlalu lama dan akan ada hasilnya,” ujar politikus PKS itu.
“Jadi prosesnya itu masih di praperadilan belum masuk peradilannya gitu. Ini bisa ada hasil (MKD), ini juga bisa ada hasil (praperadilan). Bagaimana kemudian Partai Golkar merespons dinamika itu? Ya itu terserah dinamika partainya sendiri,” pungkas dia.
(Reporter: Novrizal)
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Eka
