Jakarta, Aktual.com – Peneliti Ekonomi Politik, Salamuddin Daeng mengatakan bisnis listrik telah menciptakan keuntungan berlipat ganda bagi pengusaha swasta dan para rentenir, namun saat bersamaan juga membangkrutkan PLN.
Di sisi lain, pemerintah Jokowi-JK dinilai melepaskan tanggung jawab mereka untuk menjamin ketersediaan listrik pada tingkat harga yang terjangkau oleh masyarakat, hal itu dibuktikan dengan kebijakan pencabutan subsidi listrik tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
“Sejak berkuasa pada tahun 2014 lalu Pemerintah Jokowi – JK telah mencabut lebih separuh subsidi listrik yang diberikan pemerintahan sebelumnya. Sekarang ini hanya 25% konsumen yang masih disubsidi oleh pemerintah,” kata Daeng secara tertulis, Jumat (1/12).
Perlu diketahui lanjut Daeng, tarif listrik di negara Indonesia termasuk lebih mahal dibandingkan dengan tarif yang berlaku di India, China, bahkan di Amerika serikat.
Sementara pada saat yang sama Indonesia harus bersaing dengan China dan India melalui perdagangan bebas ASEAN plus 6 dan dengan Amrika Serikat melalui Trans Pacifik Parnership (TPP).
Akibat mahalnya tarif listrik ditengah daya beli masyarakat yang kian tertekan, banyak industri nasional gulung tikar.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Andy Abdul Hamid
