Jakarta, Aktual.com – Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bakal menerapkan kebijakan belanja sejak awal tahun pada 2018 nanti. Hal ini dimaksudkan agar belanja pemerintah bisa menjadi penopang perekonomian.
Namun demikian, banyak pihak yang meragukan kebijakan ini karena dana untuk belanja awal tahun belum tersedia. Setoran pajak dipastikan belum masuk sama sekali.
Namun menurut Dirjen Anggaran Kemenkeu, Askolani jangan khawatir dengan dana pemerintah. Karena pemerintah pasti sadar, sehingga dananya tetap ada.
“Kita yakin, kalau belanja cepat (di awal tahun) berarti uang ada dong. Karena pemerintah juga tahu dan sadar, tidak sekonyong-konyong minta belanja cepat tapi dana tak ada,” klaim Askolani di Jakarta, Senin (4/12).
Dia menegaskan, di APBN 2018 nanti pemerintah akan melakukan serapan anggaran dan lelang akan dipercepat. “Sehingga hal ini berdampak lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi karena belanja bisa dilakukan sejak awal tahun,” klaim dia.
Dia sangat optimis, jika belanja pemerintah dapat disalurkan lebih baik, maka pertumbuhan ekonomi bisa melaju lebih kencang. Dia mengklaim tahun ini, belanja pemerintah lebih baik dari tahun lalu.
Namun ketika dikonfirmasi belanja yang lebih awal bisa mengurangi defisit anggaran, dirinya menyangkal hal itu. Meski begitu dia sangat berharap defisit tetap berada di bawah 3 persen.
“Karena mengelola APBN itu tak semudah yang diomongin. Baik secara politis maupun non politis. Dan kita bisa menjaga perekonomian dengan tetap stabil di 5 persen. Jadi pemerintah selama tiga banyak yang dilakukan bukannya hanya diam,” klaim Askolani.
Bahkan komitmen pemerintah, diklaim dia, sangat jelas. Karena selama Presiden Jokowi, kata dia, turun langsung ke lapangan beda dengan pemerintah-pemerintah sebelumnya.
“Ini komitmen yang jelas. Predien turun langsung tinjau proyek. Dan ini sebuah efek yang bagi pemerintah daerah dan raykat kita,” klaim dia lagi.
(Reporter: Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
