Jakarta, Aktual.com – Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, mengingatkan Partai Golkar agar pengganti Setya Novanto sebagai ketua DPR harus bersih, berpengalaman, muda dan berintegritas, sehingga tidak berpotensi bermasalah hukum.
“Dengan demikian Ketua DPR yang baru bisa membawa angin segar dan optimisme bagi institusi DPR dimata rakyat dan bagi Golkar sendiri,” kata Syamsuddin di Jakarta, Selasa (5/12).
Syamsuddin juga yakin bahwa kriteria seperti ini ada di Partai Golkar.
Dia melanjutkan bahwa pengganti Setya Novanto tetap berasal dari Golkar, karena sistem pemilihan Ketua DPR ini sudah dikunci oleh UU MD3.
“Ini merupakan jatah Golkar dari paket pemilihan dulu,” kata Syamsuddin.
Namun, ia mengingatkan, pergantian Ketua DPR akan menentukan masa depan parlemen, sehingga harus dicari tokoh yang bersih dan berintegritas agar kasus yang menimpa Setya Novanto tidak terulang dan tidak membuat citra DPR kian terpuruk.
Selain itu, lanjutnya, sosok pengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR juga akan menentukan nasib Golkar ke depan.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifuddin Sudding berharap Ketua DPR Setya Novanto segera mengambil sikap sebelum MKD mengambil putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.
“Saya kira mudah-mudahan beliau akan mengambil satu sikap sebelum ada putusan MKD,” kata Sudding di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/12).
Dia mengatakan saat MKD ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pekan lalu untuk menemui Novanto, Ketua Umum DPP Partai Golkar itu juga menyadari posisinya dan dia akan mengambil satu sikap dalam waktu dekat.
Namun Sekretaris Jenderal Partai Hanura itu mengaku tidak tahu kapan Novanto akan mundur dari jabatannya, apakah sebelum atau sesudah mendapat sanksi dari MKD.
“Namun yang jelas dia sangat menyadari posisinya dan meminta maaf terhadap apa yang dialami saat ini dan akan mengambil suatu sikap dalam waktu dekat,” ujarnya.
Sudding menilai seharusnya Novanto dalam posisi sebagai Ketua DPR sadar atas tugas-tugasnya yang tidak bisa diwakilkan kepada pimpinan lainnya.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
