Jakarta, Aktual.com – Kebijakan holdingisasi oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno menjadi kontroversi dan menyebabkan perdebatan berkepanjangan pada lapisan masyarakat. Persoalan landasan hukum dan motif dari kebijakan selalu menjadi objek pertanyaan.
Namun Wakil Ketua Komisi VII DPRI, Syaikhul Islam Ali memandang upaya holding BUMN merupakan tindakan positif yang mesti menfapat dukungan.
“Semua langkah untuk memperkuat BUMN sangat kita dukung, kita sangat apresiasi dengan terealisasinya Holding Pertambangan,” kata Syaikhul di Jakarta, Kamis (7/12).
Legislator asal Jawa Timur itu pun memita pemerintah untuk segera mewejudkan Holding BUMN di bidang energi. Menurutnya, Holding BUMN Energi cukup penting dilakukan. Holding Energi bisa dilakukan dengan menggabungkan Pertamina, PGN dan PLN sekaligus.
“Kalau bisa selanjutnya adalah Holding BUMN energi, Pertamina, PGN dan PLN harus dibuat holding juga. Kalau cuma Holding Migas, Pertamina dan PGN yang digabung bisa kontraproduktif. PLN harus gabung, karena di lapangan kepentingan tiga BUMN ini saling terkait. Tidak bisa salah satu ditinggal,” ujarnya.
Apalagi lanjutnya, saat ini DPR sedang merivisi RUU Minyak dan Gas (Migas) dimana persoalan Holding Energi telah menjadi isu dari pembahasan.
“Dalam pembahasan RUU Migas wacana holding BUMN energi menjadi persoalan serius. Kita sih berharap nantinya holding yang dilakukan Kementerian BUMN tidak berseberangan dengan Undang-undang Migas yang baru,” tandasnya.
Dadangsah Dapunta
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
