Jakarta, Aktual.com – Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (INASGOC) mengklaim potensi pembengkakan penggunaan anggaran 2018, menyusul kegiatan pendaftaran nama peserta serta kesepakatan akomodasi.
“Pembengkakan itu dapat terjadi, misalnya hotel-hotel di sekitar kawasan Gelora Bung Karno Jakarta menaikkan harga kamar mereka. Tapi, kami sudah menyiapkan rencana lain,” kata Sekretaris Jenderal INASGOC Eris Herryanto, Selasa (12/12).
Selain anggaran akomodasi, Eris mengatakan proyeksi pembengkakan penggunaan anggaran dapat terjadi ketika jumlah nama peserta serta tamu-tamu dari Dewan Olimpiade Asia (OCA) yang mendaftar ke INASGOC melebihi perkiraan awal.
“Kami akan mulai membuka pendaftaran nama pada 7 Januari 2018. Tapi, pendaftaran itu hanya untuk memperkirakan jumlah tim yang akan ikut,” kata Eris.
Sementara, pendaftaran nama-nama tamu dari OCA, Komite Olimpiade Internasional (IOC), maupun federasi internasional cabang olahraga akan juga mulai dibuka pada Januari dan ditutup pada Maret 2018.
“Kami merencanakan anggaran untuk 10 ribu atlet dari seluruh negara peserta. Tapi, jika mereka datang dan total jumlahnya mencapai 12 ribu, tentu anggaran kami akan membengkak,” katanya.
Mata anggaran yang juga terprediksi membengkak adalah transportasi dan anggaran upacara pembukaan dan penutupan yang masih dalam hitungan menjelang 2018.
“Kami memperkirakan kebutuhan upacara pembukaan dan penutupan itu mencapai 50-60 juta dolar AS,” kata Eris.
INASGOC telah mendapatkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp2 triliun pada 2017. Selain dana dari sponsor yang telah disepakati senilai Rp1,1 triliun.
Semula, menurut Eris, INASGOC membutuhkan anggaran lebih dari Rp8 triliun untuk menggelar pesta olahraga bagi 45 negara di Asia. Tapi, jumlah itu menjadi Rp5,6 triliun yang terbagi atas Rp4,5 triliun dari APBN dan Rp1,1 triliun dari sponsor.
Meskipun terdapat potensi pembengkakan anggaran, INASGOC mengupayakan penyerapan anggaran 2017 mencapai 95 persen dari total dana Rp2 triliun yang telah diterima dari pemerintah.
Target penyerapan anggaran 2017 mencapai 95 persen itu menyusul ketentuan penggunaan APBN dari Kementerian Keuangan agar anggaran tahun berikutnya dapat diberikan secara normal.
“Kami optimistis karena sejumlah kontrak kerja pada 2017 belum dihitung sebagai penyerapan, karena masih proses di sejumlah lembaga dan instansi negara,” kata Eris.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
