Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan Presiden Jokowi terhadap manuver KPK yang mulai membidik lingkaran Istana. Sebab, bagaimanapun juga hal tersebut bisa menyeret dirinya sebagai presiden dan merusak citra Istana Negara.
Hal itu terkait pengakuan mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antonius Tonny Budiono mengaku menggunakan uang suap yang ia terima untuk berbagai hal. Salah satunya untuk membiayai operasional Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
“Mulai sekarang (KPK) sudah mendekati Istana, yang disebut Paspampres, menurut saya Pak Jokowi harus waspada, lama-lama Pak Jokowi bisa terseret dalam kasus ini dan bisa merusak citra Pak Jokowi dan Istana,” kata Fahri dalam pesan singkatnya, di Jakarta, Senin (18/12).
Dikatakan Fahri, KPK telah menggunakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ruang sidang untuk menyebut nama semua orang dan lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, Polri, TNI, dan Kejaksaan.
“Tetapi tidak pernah bertanggungjawab untuk membuktikan kebenarannya, kebanyakan memang tidak bisa dibuktikan karena pada dasarnya itu adalah keterangan sepihak yang tidak ada alat buktinya,” sebut dia.
Sebelumnya diberitakan, mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antonius Tonny Budiono mengaku menggunakan uang suap yang ia terima untuk berbagai hal. Salah satunya untuk membiayai operasional Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
Menurut jaksa, dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Tonny mengaku memberikan uang Rp 100 hingga Rp 150 juta kepada Mauritz, untuk diberikan kepada Paspampres. Keterangan itu dibenarkan oleh Tonny.
Menurut Tonny, setiap ada acara, seperti kegiatan peresmian yang dihadiri Presiden Joko Widodo di Kementerian Perhubungan, pihak pelaksana kegiatan wajib menyediakan dana operasional untuk Paspampres.
(Reporter: Novrizal)
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Eka
