Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menegaskan bahwa harga Bahan Bakar Minyak khususnya Premium di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat harus sama dengan wilayah lain, yakni Rp6.450 per liter. Namun, Tokoh agama Papua, Pastor John Djonga menyebutkan kebijakan BBM satu harga di Papua hanya turun seperti di Jawa, saat Presiden Joko Widodo melakukan blusukan di Papua. Akan tetapi, tak lama setelah Jokowi meninggalkan Papua, harga BBM kembali melonjak.
“Fakta seperti yang dikatakan tokoh Papua Jhon Djonga tentu sangat memprihatinkan. Pasalnya, Pertamina mengklaim sudah berhasil merealisasikan BBM satu harga sekitar 45 titik di daerah tertinggal terdepan dan terluar, biaya distribusi Pertamina pun naik dari Rp800 miliar menjadi Rp3 triliun. Tentu BPK harus melakukan audit investigasi,” ujar Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman kepada Aktual di Jakarta, Rabu (20/12).
Menurutnya, kenyataan yang disampaikan pastor Jhon Djonga berbanding terbalik dengan klaim Presiden Jokowi yang sekarang diviralkan. Apabila kenyataan di lapangan berbeda, pejabat Pertamina harus bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan tersebut.
“Jangan sampai penjelasan Pertamina yang telah berhasil menjalankan program BBM satu harga ini diklasifikasi melakukan kebohongan publik. Sudah seharusnya aparat penegak hukum dan BPK segera bereaksi tanpa menunggu perintah,” tegasnya.
Mantan Komisioner HAM, Natalius Pigai menilai Pastor Djhon Jonga adalah seorang Rohaniawan Penerima penghargaan sebagai pembela kemanusiaan: Ramon Mang Say Say Award. Hal tersebut menunjukkan bahwa suara Jhon Djonga bukanlah suatu kebohongan belaka, namun berdasarkan kenyataan yang ada di Papua.
“Ini suara resmi tokoh-tokoh Papua. Sudah berkali-kali saya katakan. Di bawah kepemimpinan Jokowi ini banyak pencitraan dan pembohongan terjadi di Papua,” jelasnya.
Dirinyapun mengaku telah meminta menunjukkan dua gedung/rumah hasil pembangunan Jokowi di Papua. Namun tak satupun hasil pembangunan Jokowi di Papua, baik itu jalan atau jembatan.
“Ini pekerjaan sekelas Bupati saja tidak ada, apalagi yang lain. Jalan dan jembatan di Papua itu dibangun dengan proyek rutin dan oleh Pemprov Papua sendiri. Tidak ada hasil kerja Jokowi di Papua. Hanya sekedar pencitraan dan pencitraan,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Noviandri mengkhawatirkan kesehatan perusahaan PT Pertamina (persero) akibat tanggungjawab pemerintahan yang dilimpahkan kepada perusahan. Tidak hanya persoalan beban operasional BBM satu harga, subsidi penyedia BBM juga ditanggung oleh Pertamina.
“Anomaly yang terjadi di mana BBM PSO yang subsidinya seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah, sekarang tidak lagi, tetapi di tanggung oleh Pertamina, begitu juga dengan penentuan harga BBM yang seharusnya dilakukan setiap tiga bulan, tapi tidak dilakukan, akibatnya cash flow Pertamina terganggu,” kata Noviandri.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
