Jakarta, Aktual.com-Lembaga pengaduan layanan publik, Ombudsman RI mulai tahun depan akan lebih memprioritaskan pengawasan terhadap TNI secara institusi dan juga proyek reklamasi.
Hal tersebut dilakukan lantaran selama ini keduanya dinilai kurang terkontrol publik. Sasaran diawasi adalah bukan terkait pertahanan, melainkan dalam aspek terkait publik.
“Pertama kita akan lakukan kajian reklamasi. Kedua kami akan masuk soal-soal TNI. Akan lebih fokus karena TNI selama ini kurang diamati, akan lebih ketat tahun depan,” kata Komisioner Ombudsman, Adrianus Maliala dikantornya Kuningan, Jakarta, Rabu (20/12).
Dia menjelaskan, pengawasan tersebut sesuai dengan tugas dari Ombudsman itu sendiri sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan mengontrok pelayanan dan aspek publik.
“Tentu bukan tugas pokok dan fungsi di bidang pertahanan. Itu tidak ada aspek publiknya, tapi ketika dia merekrut orang untuk menjadi prajurit, ketika dia membeli alat, jadi vendor, ketika dia membuat kegelisahan,” terangnya.
Adrianus mencontohkan, keputusan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang membatalkan mutasi belasan perwira tinggi setelah dirotasi panglima sebelumnya Jendral Gatot Nurmantyo.
“Menurut saya, yang seperti itu akan kita kritisi lebih kenceng. Karena itu ada dampak publiknya. Kalau sudah menyentuh publik, disitulah kemudian kita akan kontrol,” ungkap dia.
Selain itu, kata Adrianus, soal reklamasi ada dua hal yang luar biasa bertentangan. Menurutnya, hal seperti ini harus ikut diawasi agar hak publik tetap terpenuhi.
“Ada spektrum Pak Luhut (Menko Maritim) yang amat sangat membela. Ada spektrumnya Anies Baswedan (Gubernu DKI Jakarta) yang luar biasa menolak,” ujar eks Komisioner Kompolnas itu menambahkan.
Pewarta: Fadlan Syiam Butho
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
