Anggota DPR RI Effendy Simbolon berbincang dengan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon Wakil, disela diskusi yang berlangsung di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat, (20/10). Diskusi mengangkat tema " 3 Tahun Jokowi-JK". Di masa Presiden Joko Widodo ini Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terus-menerus turun. Pada tahun 2014, IDI masih berada di angka 73,04, terus turun menjadi 72,82 (2015) dan kemudian turun lagi jadi 70,09 (2016). BPS mengatakan, penurunan IDI pada 2016 disumbang oleh turunnya tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, lembaga-lembaga demokrasi. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyarankan agar KPK menyelesaikan penanganan perkara terhadap kasus yang sudah memiliki beberapa alat bukti dugaan pelanggaran, seperti pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras maupun Reklamasi.

Ketimbang, perkara yang belum atau masih mencari alat bukti awal dengan membuka penyelidikan baru.

Hal itu menanggapi adanya desakan sejumlah elemen masyarakat agar KPK juga melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Riau kepada Zulkifli Hasan saat menjabat menteri kehutanan.

“KPK itu saya kira yang jelas selesaikan saja kasus seperti Sumber Waras, reklamasi, itu kasus-kasus besar yang ada di depan mata,” kata Fadli dimuat Senin (25/12).

“Kenapa kok Sumber Waras begitu susah untuk dijadikan sebagai satu kasus padahal BPK sudah mengatakan bahwa terjadi kerugian negara,” sebutnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid