Jakarta, Aktual.com – Analis Politik Exposit Strategic Arif Susanto, menilai pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah gagal melakukan penegakan hukum, serta pemberantasan korupsi.
“Rapor paling jeleknya Jokowi selama tiga tahun terakhir yaitu di penegakan hukum dan anti korupsi,” kata Arif Susanto dalam diskusi bertajuk Tutup Tahun 2017, Jemput Tahun Politik 2018: Akankah Politik SARA Terus Berlangsung?’ di Jakarta, Selasa (26/12).
Dosen Universitas Paramadina ini memaparkan, indikasi kegagalan Jokowi dalam menegakan hukum adalah belum terungkapnya kasus-kasus besar, salah satunya pembunuhan aktivis HAM, Munir.
“Pembunuh Munir masih belum ditemukan. Masih banyak penegakan hukum kita yang belum selesai, makin banyak koruptor tertangkap, ini menandakan bahwa korupsi ini masih marak,” jelasnya.
Menurutnya, hal itu terjadi akibat dari kesalahan Presiden Joko Widodo yang sejak awal mengangkat politisi menjadi menteri dan Jaksa Agung, yakni mengangkat kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Yasonna Laoly menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum Ham), dan mantan politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung.
“Di penegakan hukum, kesalahan Jokowi mengangkat menteri Menkumham dan Jaksa Agung karena dari parpol,” jelasnya.
Selain itu, Arif menilai konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri pada 2015 lalu, lebih disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah, khususnya Presiden Jokowi dalam memberhentikan konflik yang terjadi pada Pemilu 2014.
Untuk diketahui, konflik KPK-Polri di awal tahun 2015 lalu ditandai oleh dua hal yakni terbuangnya dua pimpinan pemberantasan korupsi Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, serta gagalnya Budi Gunawan menjadi Kapolri.
“Pelemahan KPK 2015 adalah bagian konflik politik 2014 yang belum selesai. Ini sudah 2017. Kalau suhu politik masih tegang, ini pasti ada yang salah dengar politik kita,” tutupnya.
Teuku Wildan
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
