Jakarta, Aktual.com – Pemerintah dan BUMN pengelolaa proyek LRT, terus menggenjot pembiayaan demi terselenggaranya proyek tersebut. Bahkan proyek yang membutuhkan dana Rp29,9 triliun itu mencari pendanaan dari mana saja.
Setelah mendapat dana dari APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), pemerintah dan BUMN pengelola yakni PT KAI (Persero), kali ini mencari utangan dari sindikasi perbankan senilai Rp19,25 triliun.
Namun yang mengagetkan lagi, semua utang BUMN tersebut malah mendapat penjaminan dari pemerintah. Jadi, ketika dua BUMN itu mengalami gagal bayar itu maka akan ditanggung oleh keuangan negara. Hal ini pun diakui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Jadi pemerintah tetap memberikan jaminan kepada KAI supaya kewajiban pembayaran kredit terhadap pinjaman Rp19,25 triliun itu bisa diselesaikan,” kata Menkeu di Jakarta, Jumat (29/12).
Pinjaman ini dari sindikasi perbankan sebanyak 12 bank. Dia mengakui, dirinya senang dengan pengucuran pembiayaan proyek moda transportasi berbasis rel ini, yang disebutnya, sangat rumit.
“Kita semua patut berbahagia bahwa telah capai pada tahap ini. Tahap persiapan meneruskan membangun LRT bisa dilaksanakan melalui pembiayaan sangat rumit ini,” klaim dia.
Dia menambahkan, proyek ini rumit dalam pembiayaan karena nilainya investasinya sangat besar yakni Rp29,9 triliun. Di mana dana tersebut diperoleh dari pembiayaan negara sebesar Rp9 triliun dan pinjaman dari bank sindikasi.
“Kementerian Keuangan dalam APBN sudah mengalokasikan dana Rp7,6 triliun kepada KAI dalam bentuk PMN. Kedua PMN sebanyak Rp1,4 triliun kepada Adhi Karya. Jadi ada pembiayaan. Namun karena ada keterbatasan APBN, sehingga dibutuhkan biaya supaya bisa Rp29,9 triliun,” ujar dia.
Meski demikian kekurangan dana pembangunan proyek LRT Jabodebek sudah bisa dipastikan. Di mana 12 bank sindikasi melalui penandatanganan perjanjian kerjasama ini menyepakati untuk memberikan kredit sebesar Rp19,25 triliun.
Dia menegaskan, penjaminan ini menjadi penting karena akan meningkatkan kerpercayaa bank dalam melaksanakan kewajiban pengucuran kredit itu.
“Pemerintah akan memberi dukungan dalam bentuk subsidi dari karcis dijual kepada masyarakat pengguna. Ini merupakan kombinasi dari kemampuan KAI untuk bayar pinjaman dan kemampuan masyarakat untuk membayar,” ujar dia.
Busthomi
Artikel ini ditulis oleh:
