Jakarta, Aktual.com-Wakil Presiden dalam rapat koordinasinya dengan pemangku kepentingan keuangan, termasuk dari Bank Indonesia dan OJK di minggu terakhir Desember 2017 menyatakan pertumbuhan ekonomi tidak sesuai harapan karena beban biaya infrastruktur tinggi dan belum memberikan efek turunannya, kredit usaha tidak tumbuh dan ada perubahan daya beli masyarakat serta harga pembelian komoditas tambang dan perkebunan turun tajam di pasar global.
Pertumbuhan pada level makro bisa jadi tolok ukur negara hadir untuk warganya.
Bagaimana peran negara untuk meningkatkan peningkatan ekonomi pada level individu yang hidup di negara ini agar setiap warga negara bisa ikut andil dalam pekerjaan pembangunan bangsa ini.
Pertumbuhan ini secara sederhana dikaitkan dengan kemampuan setiap warga negara untuk punya penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya.
Bagaimana kiat-kiat yang diperlukan agar masyarakat punya penghasilan. Siklus perputaran uang harus ada di setiap kota atau kabupaten di Indonesia, “supply and demand” harus terjaga, harus ada yang berfungsi sebagai produsen, konsumen dan juga ada mata rantai jasa di antara sisi produsen dan konsumen.
Kebijakan pemerintah harus bisa menjamin ada produsen yang ada di setiap pemda, kebijakan untuk mempermudah pendirian usaha yang bersifat produksi harus jauh lebih cepat dan mudah.
Tentunya akan lebih baik sisi produksi didominasi investasi lokal dengan bahan baku produksi dari lingkungan sekitar kota tempat produksi atau investasi Luar Negeri dengan kondisi yang sama. Jika tidak ada produk atau barang buatan lokal, sisi supply akan dipenuhi barang-barang impor.
Negara Thailand menyikapi permasalahan seperti di atas pada tahun 2000an dengan skema 1 desa 1 produk. Sebagai contoh 1 desa ditentukan untuk menjadi penghasil produk tertentu, ketika desa tersebut mencari produk lainnya untuk menunjang kebutuhannya dari desa tetangganya atau lebih jelasnya jika 1 desa dicanangkan sebagai desa penghasil ayam broiler, jagung untuk pakan ayam akan disediakan oleh desa lainnya dengan program penanaman jagung di desa tersebut.
Desa penanam jagung tersebut tidak dibenarkan menanam apapun kecuali jagung. Setiap desa akan jadi produsen 1 sektor produk pertanian, perkebunan atau peternakan. Untuk daerah perkotaan Thailand membuat kawasan industri baik industri pengolah produk desa-desa atau industri padat modal dari negara lain atau dikenal sebagai Foreign Direct Investment (FDI).
Dengan terbangunnya infrastuktur di era presiden Joko Widodo, tentunya pemerintah bisa buat konsep yang senada dengan Thailand baik untuk program FDI atau untuk perencanaan produk desa. Pengembangan produk-produk bisa dibuat dengan tepat sesuai dengan potensi SDA dan SDM per pemda. Khusus untuk daerah perkotaan produk berbasis aplikasi Teknologi Informasi bisa menjadi pilihan.
Keberhasilan perencanaan pengembangan produk akan membuat Program Trisakti dan Nawacita Presiden Joko Widodo dapat tercapai pada masa kepresidenannya.
Penulis
Kuntjoro Pinardi
Wasekjen IABIE dan Bid. Riset Orkestra
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
