Jakarta, Aktual.co — Pengamat sepak bola dan juga pendukung Persipura Jayapura, Fachruddin Pasolo mengkhawatirkan konflik antara Menteri Pemuda dan Olahraga dengan PSSI berimbas menghambat prestasi dari tim kesayangannya.
“Persipura sudah mewakili Indonesia, jadi jangan sampai dengan kebijakan (Menpora) itu kemudian mematikan prstasi kita yang sudah menjadi kebanggaan,” ujarnya di Jayapura, Selasa (19/5).
Ditegaskannya, Menpora sebagai perwakilan pemerintah harus melihat apa yang telah dilakukan Persipura dan juga Persib Bandung, yang sedang bersama-sama berjuang di kompetisi kasta kedua tingkat Asia, yaitu AFC Cup.
“Menteri itu bertindak atas nama negara atau pemerintah, dia harus melihat itu, Persipura di ujung (timur Indonesia) sudah berjuang mati-matian mengangkat harkat dan martabat Indonesia, tidak hanya untuk orang Papua tetapi harga diri bangsa, sehingga kearifan Menpora harus menjadi catatan penting,” tuturnya.
Batas waktu FIFA kepada Menpora dan PSSI untuk menyelesaikan masalah tersebut pada 29 Mei 2015 atau sanksi dari organisasi persepakbolaan tertinggi di dunia itu akan diturunkan kepada Indonesia, menurut Fachruddin harus menjadi hal yang dicermati oleh kedua belah pihak.
“Saya melihat dari sisi masyarakat, sangat disayangkan kalau seandainya keputusan itu (sanksi FIFA) sampai terjadi,” katanya.
Khusus kepada Menpora, Fachruddin mengingatkan bahwa kebijakan membekukan PSSI adalah keputusan yang salah, karena secara otomatis hal tersebut bisa mematikan klub-klub sepakbola yang notabene adalah milik rakyat.
“Aset ini bukan milik Menpora, aset persepakbolaan dalam hal ini klub-klub bukan milik Menpora, secara adminstratif bisa pemerintah memberikan pembinaan, tapi bukan menghancurkan, itu bukan milik pemerintah, itu adalah milik rakyat, milik bangsa ini,” tuturnya.
“Jadi jangan semena-mena dengan otoritas yang ada kemudian mematikan tanpa ada alasan yang mendasar. Sebagai warga masyarakat dan juga pecinta bolaa apalagi sebagai fans fanatik Persipura, saya sangat menyayangkan kalau sampai Menpora tidak mencabut kebijakan itu,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
