Bekasi, Aktual.com – Pengamat politik Universitas Islam 45 Kota Bekasi, Jawa Barat, Hamludin El Karimy menilai absennya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari ajang Pilkada 2018 setempat, sebagai bentuk kegagalan kaderisasi.
“PDIP Kota Bekasi sebetulnya memiliki tiket untuk mengusung sendiri pasangan calon dari internal partainya, namun justru absen dalam pilkada nanti,” katanya di Bekasi, Minggu (14/1).
Menurut dosen Ilmu Komunikasi Unisma dan juga Universitas Bhayangkara itu, PDIP sebagai pemenang pemilu dengan berbekal 12 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, merupakan satu-satunya partai yang bisa mengusung sendiri pasangan calon yang dijagokannya tanpa perlu menggalang kekuatan tambahan dari partai lain.
“Publik sudah menanti-nanti siapa jagoan yang dimunculkan PDIP untuk menjadi pesaing petahana Rahmat Effendi-Tri Adhiyanto. Namun kenyataannya justru mendukung petahana (Rahmat Effendi-Tri Adhiyanto),” katanya.
Jurnalis yang kini juga aktif sebagai pengurus Aliansi Jurnalis Independn (AJI) itu menilai situasi ini menjadi bukti nyata kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi.
“Akibat terlalu berpatokan pada salah satu tokoh saja, manakala tokoh tersebut tidak mendapat lagi dukungan, tak ada sosok pengganti yang mumpuni,” katanya.
Sebelum masa pendaftaran peserta Pilkada Kota Bekasi dibuka pada 8-10 Januari 2018, Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Bekasi merekomendasikan mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad sebagai kader yang akan dijagokan sebagai bakal calon wali kota. Namun, rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat PDIP tak kunjung turun dan justru rekomendasi yang terbit merupakan dukungan kepada petahana, dikarenakan tidak adanya kader pengganti yang siap secara finansial maupun kemampuan berpolitik.
Menurut Hamludin, idealnya PDIP dan juga partai-partai politik lain mempersiapkan sejumlah kadernya sejak jauh-jauh hari sebelum tahapan pilkada mulai digulirkan. Dengan persiapan sejak jauh hari, kata dia, akan diperoleh kader andalan yang bisa dimajukan sebagai kandidat peserta Pilkada.
“Sebagai salah satu bentuk pesta demokrasi, semestinya pilkada disambut meriah dengan semangat untuk berpartisipasi, baik di kalangan masyarakat, dan tentunya partai politik. Mudah-mudahan hal ini menjadi pembelajaran bagi partai-partai lain hingga tak terulang di kemudian hari,” katanya.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
