Jakarta, Aktual.com – Center for Budget Analysis (CBA) menyebut kebijakan yang dijalankan Kementerian Perdagangan (Kemendag) banyak ditemukan kejanggalan. Untuk itu perlu penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita.
Sebagai conyoh kebijakan terbaru dalam proyek impor beras sebanyak 500 ribu ton. Ini dianggap kebijakan salah kaprah yang harus diwaspadai.
Dan ternyata, selain kebijakan impor beras yang berpotensi merugikan petani dan keuangan negara, masih banyak proyek-proyek bermasalah yang dijalankan Kemendag.
“Namun, sangat disayangkan hingga saat ini menteri perdagangan ini belum tersentuh pihak berwenang,” tandas Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi CBA, di Jakarta, Senin (15/1).
CBA pun mengeksplorasi beberapa proyek Kemendag yang bermasalah itu, khusus terkait proyek jasa konsultasi badan usaha, sedikitnya ditemukan 14 proyek dengan nilai Rp 37,7 miliar lebih.
“Belasan proyek tersebut masuk tahun anggaran 2016 yang dilaksanakan enam Satuan Kerja Kementerian Perdagangan,” tegas dia.
Berikut beberapa proyek Kemendag yang bermasalah:
1. Kajian Prospek Bisnis Pergudangan. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp2.429.570.000 pemenang proyek PT. Mulia Arthaloka.
2. Pemberdayaan Manajemen Pasar Rakyat. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp9.393.780.000. pemenang proyek PT. Bennatin Surya Cipta.
3. Pemetaan Potensi Komoditas Unggulan Kabupaten/Kota Gerai Maritim. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp492.525.000. pemenang proyek PT. Asha Cipta Persada
4. Pemetaan Sistem Logistik Perdagangan Antar Pulaudi Kawasan Indonesia Timur. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp4.034.250.000. pemenang proyek PT. Jaya Anugerah Sukses.
5. Penyusunan Rencana Aksi Penyusunan Rencana Aksi Dukungan Perdagangan di Bidang Kemaritiman Nasional. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp4.697.770.000. pemenang proyek PT. Daya Cipta Dianrancana.
6. Survei Pengawasan Sarana distribusi. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp6.615.884.000. pemenang proyek PT MI.
7. Integrasi data dan Pengembangan Dashboard Sarana Distribusi Perdagangan. Serta Replikasi Sistem Monitoring Perdagangan di Tingkat Daerah. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp2.876.260.200. pemenang proyek PT. Republik Solusi.
8. Penyusunan SOP PNBP SKA pada IPSKA. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp534.795.000. pemenang proyek PT. Cipta Esa Unggul.
9. Pemetaan Struktur Biaya dan Distribusi Komoditi Barang Penting. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 2.902.350.000. pemenang proyek PT. (PERSERO) Sucofindo
10. Pemetaan Struktur Bahan Pokok dan Distribusi Komoditi Hasil Industri. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp1.200.232.000. pemenang proyek PT. Daya Makara UI.
11. Program Pengembangan Merek (Rebranding). Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp691.350.000. pemenang proyek PT Mark Plus Indonesia.
12. Pemetaan Perubahan Pola Konsumsi Produk Dalam Negeri Melalui Peningkatan Produk Dalam Negeri. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp1.902.109.000. pemenang proyek PT. Dharma Kreasi Nusantara.
Untuk ke-14 proyek tersebut, kata dia, anggaran yang disiapkan Kemendag sebesar Rp40.086.823.000, dan yang dihabiskan sebesar Rp37.770.875.200. Adapun satuan kerja yang menjalankan proyek tersebut adalah: Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Sekretariat Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, dan Direktorat Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri.
Secara keseluruhan, kata dia, modus yang dilakukan oknum pelaksana 12 proyek tersebut adalah: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan pemeriksaan personil serta peralatan, hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya berita acara atau dokumen yang membuktikan bahwa PPK melakukan pemeriksaan selama pekerjaan jasa konsultansi berjalan.
“Hal tersebut berdampak terhadap besaran biaya yang dikeluarkan pihak penyedia Proyek (Kemendag) dengan pelaksana proyek diragukan kebenarannya atau ada ‘dugaan markup’,” kata dia.
Sedikitnya, kata dia, ditemukan pemborosan dari segi nilai proyek sebesar Rp2.315.947.800. Ditambah kelebihan pembayaran untuk personel, seperti tenaga ahli dan surveyor sebesar Rp1.430.826.944.
Berdasarkan temuan di atas, kata dia, CBA mendorong pihak berwenang khususnya KPK untuk segera membuka penyelidikan terhadap Pejabat terkait di masing-masing satker yang melaksanakan 12 proyek di atas, termasuk menteri perdagangan Enggartiasto Lukita.
Reporter: Busthomi
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
