Jakarta, Aktual.com-Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan jika fenomena tentang adanya ‘Mahar Politik’ jelang perhelatan Pilkada maupun Pilpres sudah menjadi rahasia umum.
Hal itu dinilai lantaran belum diaturnya secara baik tentang problem pembiayaan politik itu sendiri.
“Sebenarnya kita tidak boleh menutup mata bahwa ada problem pembiayaan poltik yang belum diatur secara baik. Kalau lubang ini terus menerus menganga nanti kita menjadi hipokrit, menjadi ambigu. Satu sisi memang tidak ada pembiayaan politik. Tapi saya nanya, siapa yang kemudian menanggung biaya kampanye? Biaya politik siapa yang nanggung,” kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Senin (15/1).
“Sedangkan, negara kan tidak mau menanggung. Sekarang kalau ditanggung sama partai, duit partai dari mana sumbernya?” tambahnya.
Sehingga, sambung dia, dalam keadaan partai seperti itu, partai membebankan biaya paling banyak kepada para calon kandidat yang merupakan sumber dana dari kantongnya pribadi.
“Akhirnya orang bukan nanya isi kepalanya apa, tapi isi dompetmu berapa? Itu tragedi dalam cara kita mengatur pembiayaan politik. Saya sudah jadi anggota dulu menginterupsi pemerintah soal keberanian pemerintah membiaya politik. Kita sudah agak meminimalisir pembiayaan kampanye sekarang. Tapi tetap saja pembiayaan politik itu harus diatur gimana seorang itu maju sebagai kandidat, sehingga yang maju sebagai kandidat itu bukan yang banyak duit nya,” ujarnya.
“Sekarang kan hampir semua cagub dan cabup itu karena banyak duitnya. Sedikit sekali yang maju karena modal isi otak dan isi hati. Maju itu karena modal uang dan itu uang pribadi. Bahayanya kalau itu uang pribadi, uang itu di dapat darimana? Bagaimana kalau seorang kandidat dibiayai oleh seorang cukong di belakangnya. Akhirnya selama mempimpin 5 tahun dia berutang pirbadi sama cukong itu,” pungkas mantan politikus PKS itu.
Pewarta : Novrizal Sikumbang
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
