Jakarta, Aktual.com – Politikus Gerindra Sodik Mujahid, menilai wacana penunjukan dua petinggi Polri sebagai pelaksana tugas (Plt) gubenur, sebagai bentuk kepanikan pemerintah dalam menghadapi Pilkada 2018. Terlebih, di dua daerah yakni Jawa Barat dan Sumatera Utara.
“Tindakan itu menunjukkan pemerintah dan Polri panik, tidak percaya diri dan tidak profesional,” kata Sodik dalam keterangan tertulisnya yang diterima Aktual.com di Jakarta, Minggu (28/1).
Masih dikatakan dia, hanya dalam era Jokowi, pejabat polisi aktif menjadi Plt gubernur yang biasanya justru berasal dari Kemendagri atau provinsi tersebut.
“Harusnya Polri (tidak melibatkan diri) dengan terus menjaga dan meningkatkan profesionalismenya dengan bekerja, menjaga keamanan dalam posisi sebagi Polri bukan dalam posisi sebagai Plt Gubernur,” papar wakil ketua komisi VIII DPR itu.
“Untuk daerah dimana ada pasangan calon berasal dari Polri, maka hal ini akan membangun opini bagian dari disain perselingkuhan dan persekongkolan yang mengancam netralitas fungsi Plt gubernur,” sebutnya lagi.
Ia menegaskan jika pemerintahan saat ini nampaknya sedang tidak percaya diri mengahadapi Pilkada di dua provinsi tersebut.
“Sehingga memerlukan dukungan Polri yang selama ini sangat setia mendukungnya, walau sering harus bertindak tidak netral (berbeda dengan TNI yang selalu setia kepada pemerintah tapi tetap netral),” pungkasnya.
Novrijal Sikumbang
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
