Jakarta, Aktual.com – Politikus Gerindra Moh. Nizar Zahro menilai penunjukan dua petinggi Polri sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara sarat dengan kepentingan politik.
Kepentingan politik itu, sambung dia, sangat erat terkait pemenangan pada proses Pilkada di dua daerah oleh partai yang memiliki kuasa untuk mengatur kewenangan Polri tersebut.
“Karena itulah penunjukkan petinggi Polri sebagai Plt gubernur harus ditolak sebab rawan terjadi muatan politis dari pihak tertentu untuk memenangkan Pilkada,” kata Nizar saat dihubungi, di Jakarta, Senin (29/1).
Menurut dia, alangkah lebih baiknya jika Plt gubernur di jabat oleh pihak dari Kemendagri atau dari Sekda setempat. Karena, tugas gubernur lebih pada menjalankan roda pemerintahan dan birokrasi setempat sehingga tugas pelayanan publik tetap berjalan dan terlayani.
“Sementara terkait alasan yang dikemukakan adalah kerawanan Pilkada dalam penunjukan dua petinggi polri sebagai Plt gubernur, menjadi tidak tepat dan perlu dipertanyakan. Sebab kerawanan dan kerusuhan dalam Pilkada lebih merupakan tanggung jawab dari pihak kepolisian,” pungkas anggota komisi V DPR RI itu.
Reporter: Novrizal
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Eka
