Surabaya, Aktual.com – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PDIP Kota Surabaya, Adi Sutarwijono menduga ada pihak yang khawatir dengan kehadiran Puti Guntur Soekarno mendampingi Gus Ipul bakal melejit.
“Kan kemarin ada politisi dari Partai Nasdem yang mempersoalkan kehadiran Puti Guntur Soekarno pada acara Pahlawan Ekonomi di Kapas Krampung Plaza. Alasannya, dibiayai oleh APBD Pemkot Surabaya. Apalagi, di situ juga dihadiri Tri Rismaharini yang dianggap ikut berkampanye. Sepertinya ada yang takut kehilangan kekuasaan,” kata Adi menyindir pernyataan Vincencius dari Partai Nasional Demokrat, Rabu (7/3).
Adi memastikan jika kehadiran Tri Rismaharini pada kegiatan Pahlawan Ekonomi tak melanggar aturan. Sebab, sebelumnya sudah mengajukan izin cuti kampanye.
Adi Sutarwijono, mengatakan jika Puti dan Risma sengaja tidak memilih kampanye di Car Free Day yang bisa bertemu dengan banyak masyarakat. Sebab, acara kampanye di lokasi car free day jelas melanggar ketentuan.
“Jadi, kegiatan Pahlawan Ekonomi di Plaza Kapas Krampung semua clear. Itu tidak dibiayai APBD. Dan, Bu Risma pada posisi cuti,” jelasnya.
Adi menegaskan bahwa PDIP ingin memenangkan kontestasi demokrasi ini dengan cara jujur, berkeadaban, taat aturan.
Adi pun menyinggung adanya kegiatan cawagub lain yang justru menggunakan Taman Bungkul dan Car Freeday untuk sosialisasi pada warga Surabaya.
Padahal, sesuai Peraturan KPU No.4 tahun 2018, pasal 68 ayat (1) huruf (h) ditegaskan, kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.
“Kalau masih menjadi Calon Wakil Gubernur saja sudah bertindak tidak etis dan melanggar peraturan, apa jadinya wajah pemerintahan Jawa Timur ke depan. Apa tidak bisa mencari cara sosialisasi lain yang tidak melanggar peraturan,” katanya.
Sementara anggota komisi C DPRD Surabaya, Sukadar menjelaskan jika pengelolaan Taman Bungkul berada di tangan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. Sedang kegiatan CFD, alokasi anggaran dikelola Dinas Lingkungan Hidup, yang kedua lokasi tersebut sama-sama menggunakan APBD Surabaya.
“Komisi C bermitra dengan kedua dinas itu. Makanya saya akan pastikan apakah penggunaan APBD dilaksanakan sesuai tujuan, atau ditunggangi untuk keperluan lain,” kata Sukadar.
(Ahmad H. Budiawan)
Artikel ini ditulis oleh:
Antara