Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, mengatakan rapat gabungan MPR juga akan membicarakan surat protes dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) soal penambahan pimpinan MPR dari Partai Kebangkitan Bangsa.
“PPP mengajukan surat protes kepada pimpinan MPR RI perihal redaksional pasal 427A UU MD3,” kata Mahyudin di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (21/3).
Menurut Mahyudin, pasal 427 A UU Nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) menyebut, kursi pimpinan MPR diberikan kepada partai politik yang memperoleh suara terbanyak pada pemilu legislatif tahun 2014 urutan ke-1, urutan ke-3 serta urutan ke-6.
Menurut Mahyudin, PPP menyampaikan tafsir mengenai perolehan suara terbanyak ke-6 pada pemilu legislatif tahun 2014.
“Pandangan tersebut yang disampaikan PPP dalam surat protesnya, sehingga akan dibicarakan dalam rapat gabungan,” kata Mahyudin.
MPR RI menyelenggarakan rapat gabungan gabungan (ragab) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, membahas penambahan pimpinan MPR RI dan jadwal pelantikannya.
Berdasarkan Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang menjadi UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 mengamanahkan adanya penambahan tiga kursi pimpinan MPR RI.
Rapat gabungan dipimpin oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan dan dihadiri pimpinan MPR, pimpinan Fraksi-fraksi di MPR, pimpinan Kelompok DPD di MPR serta pimpinan Alat Kelengkapan MPR RI.
Sebelumnya, pimpinan tiga partai politik memastikan kadernya akan menduduki tambahan jabatan pimpinan MPR RI tersebut, yakni PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan PKB.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Senin (19/3) mengatakan, PDI Perjuangan sudah mengirimkan surat kepada pimpinan MPR yang isinya menunjuk Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, Ahmad Basarah untuk menduduki jabatan wakil ketua MPR RI.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fery Juliantono, Selasa (20/2) juga mengatakan, Partai Gerindra sudah mengirim surat kepada pimpinan MPR RI yang isinya menunjuk sekretaris jenderal partai tersebut, Ahmad Muzani, untuk menduduki jabatan wakil ketua MPR RI.
Sementara, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, Senin (19/3) mengatakan, PKB memastikan menetapkan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, untuk menduduki jabatan wakil ketua MPR.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
