Ilustrasi Utang Negara (Istimewa)

Jakarta, Aktual.com – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), sebut utang Indonesia telah mencapai lebih dari Rp7.000 triliun. Angka tersebut gabungan dari utang pemerintah dan swasta.

Dikatakan Peneliti INDEF Riza Annisa Pujarama, utang pemerintah itu ditujukan untuk membiayai defisit anggaran, sementara utang swasta berasal dari korporasi swasta dan badan usaha milik negara (BUMN).

“Kementerian Keuangan dalam APBN 2018 menyatakan total utang pemerintah mencapai Rp4.772 triliun. Namun, jika menelisik data out-standing Surat Berharga Negara (SBN) posisi September 2017 sudah mencapai Rp3.128 triliun, terdiri SBN denominasi rupiah sebanyak Rp2.279 triliun, dan dalam denominasi valas Rp849 triliun. Sementara, utang swasta tahun 2017 telah mencapai sekitar Rp2.389 triliun,” kata Riza di Jakarta, ditulis Jumat (23/3).

Diungkapkan Riza, utang pemerintah Indonesia yang terus melonjak, akibat dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, menjadikan belanja pembangunan infrastruktur sebagai prioritas.

“Utang pemerintah melonjak dari Rp3.165 triliun (2015) menjadi Rp3.466, triliun (2017). Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018-Februari menembus angka Rp4.034, 8 triliun dan pada APBN 2018 mencapai Rp4.772 triliun,” kata Riza.

Riza menyebut, terdapat dua indikator utang yang biasanya dipakai pemerintah, yaitu rasio keseimbangan premier terhadap PDB dan rasio utang terhadap PDB. Rasio keseimbangan premier terhadap PDB pada APBN 2017 mengalami minus 1,31 persen.

“Hal ini menunjukkan cash flow pemerintah justru semakin tekor ketika menambah utang. Akibatnya, untuk membayar bunga dan cicilan utang terus ditopang oleh utang baru,” ujarnya.

Adapun, rasio utang terhadap PDB tahun 2017 sebesar 2,89 persen memang masih dalam batas wajar. Artinya, indikator rasio utang pemerintah tetap dalam waspada.

“Menurut penjelasan Pasal 12 ayat 3 UU No 17 2003 tentang keuangan negara menyebutkan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal sebesar 3 persen dan utang maksimal 60 persen dari PDB,” dia menandaskan.

Artikel ini ditulis oleh: