Jakarta, Aktual.com – Pemerintah berkomitmen terus memperbaiki kualitas Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun agar dapat lebih optimal manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penggunaan dana APBN yang baik dan tepat sasaran kini menjadi isu yang krusial. Ia mencontohkan anggaran untuk pendidikan yang mencapai Rp440 triliun atau 20 persen dari total APBN 2018.
“Ini bukan lagi soal uangnya tidak ada. Uangnya ada, tapi bagaimana menggunakan uang itu lebih baik, menghasilkan ‘output’ dan ‘outcome’ yang lebih baik,” ujar Suahasil saat memberikan sambutan dalam peluncuran buku “Laporan Perekonomian Indonesia 2017” di Jakarta, Rabu (28/3).
Suahasil mengakui, hasil akhir dari penggunaan dana belanja negara memang kini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk lebih baik. Oleh karena itu, efisiensi dan efektivitas harus berlaku di semua sektor.
Selain itu, efisiensi juga perlu diterapkan tidak hanya di pusat, tapi juga di daerah. Ia menyinggung soal dana transfer ke daerah yang mencapai Rp760 triliun atau sepertiga dari APBN.
“Apa sudah menghasilkan ‘outcome’ yang lebih baik, sesuai keinginan daerah. Contoh lain dalam hal efisiensi, sesimpel seperti ilustrasi, ada perintah anggaran perjalanan dinas tidak boleh lebih tinggi dari realisasi tahun lalu. Lalu birokrasi melakukan ‘adjustment saja, sehingga bisa dihemat,” katanya.
Suahasil juga menyebutkan dua pengeluaran pemerintah yang dianggap sangat penting yaitu terkait pengeluaran untuk infrastruktur dan belanja sosial.
“Infrastruktur akan terus kita bangun dan anggaran sosial akan terus kita perbaiki kualitas ‘delivery’-nya sehingga menghasilkan pertumbuhan yang lebih baik,” ujar Suahasil.
Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Suahasil menuturkan dalam tiga hingga empat tahun ke depan, belanja pemerintah memang bukan merupakan sumber utama pertumbuhan. Dalam skema yang dibayangkan pemerintah, sumber utama pertumbuhan ekonomi tetap dari konsumsi, investasi, dan ekspor.
“Untuk konsumsi, maka kita ingin pastikan dia tetap stabil. Karena itu, dalam konteks peningkatan harga minyak dunia belakangan ini, pengertian yang kami bangun adalah perubahan di tingkat dunia harus ditransmisikan di perekonomian domestik dan yang bisa menerima ‘impact ‘itu adalah anggaran pemerintah, anggaran badan usaha dan konsumen,” katanya.
Pemerintah sendiri akan terus melakukan kalibrasi sehingga dapat menemukan formulasi untuk mengelola perekonomian domestik dengan lebih tepat.
“Pada saat sekarang, inilah pemahaman kami sehingga kebijakan sekarang ini kita letakkan dalam koridor tersebut. Karena konsumsi harus tumbuh, maka daya beli hrus dijaga, inflasi harus dijaga, investasi harus terus tumbuh,” ujar Suahasil.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
