Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mencermati hasil Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017 yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada pimpinan DPR RI, pada Selasa (3/4).
Menurut Fadli, dalam IHPS II tahun 2017, BPK mengkritisi kebijakan impor yang dikeluarkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.
“Ada sembilan kebijakan impor yang dikritisi BPK dalam IHPS II taun 2017, yang dinilai menyimpang dari pengelolaan tata niaga impor pangan,” katanya, Rabu (4/4).
Menurut Fadli, kesembilan komoditas impor yang dimaksudkan oleh BPK adalah, gula, beras, sapi, daging sapi, kedelai, dan garam.
Temuan BPK tersebut, menurut dia, sesuai hasil pemeriksaan yang menilai Sistem Pengendalian Internal (SPI) serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan rapat terbatas, penetapan alokasi impor, penerbitan perizinan impor, pelaporan realisasi impor, serta monitoring dan evaluasi impor untuk komoditas pangan.
“BPK merekomendasikan Kemendag agar mengembangkan portal inatrade, yang diintegrasikan dengan portal milik instansi/entitas lain yang menyediakan data dokumentasi hasil koordinasi serta data rekomendasi,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
