Jakarta, Aktual.com – Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menilai Pertamina terlalu dini menduga pipa putus akibat jangkar kapal. Pertamina seolah-olah hanya ingin cuci tangan, bahkan Menko Kemaritiman mengeluarkan pernyataan bahwa “Pertamina tidak salah”.
“Ini menjadi preseden buruk atas sikap saling klaim pejabat Pemerintah. Bahkan bisa jadi ancaman halus dialamatkan kepada tim investigasi. Tidak tertutup kemungkinan dikemudian hari Pertamina digugat oleh pemilik kapal karena dituduh tanpa bukti kuat,” ujar Yusri di Jakarta, Minggu (8/4).
Hal ini memberikan bukti bahwa saat Pertamina memang dipimpin oleh personal yang kurang kompetensi serta sangat rendah sense of crisis. Terbukti 7 hari setelah pencemaran berat, ternyata Direktur Pengolahan (Toharso) maupun Deputy Direktur Operasi Pengolahan (Budi Santosa Syarif) tidak juga turun ke Balikpapan.
“Apakah pantas sikap “tidak peduli” tersebut tetap menjadi alasan untuk tetap mempertahankan orang orang seperti ini pada posisi kedudukannya sekarang,” jelasnya.
Banyak hipotesa penyebab pipa putus, mulai dari sistem sambungan dan kualitas pipa, gerusan sedimen di sekitar pipa, atau ada pencurian minyak melalui pipa dan akibat jangkar kapal yang melintas di dekat pipa minyak. Padahal syahbandar pelabuhan sudah mempunyai peta jalur pipa diteluk Balikpapan dan selalu memandu kapal akan merapat di sekitarnya. Bahkan arena laut di depan kilang Pertamina Balikpapan merupakan area terlarang bagi kapal kapal yang akan lego jangkar.
“Ada hal penting yang diharus dilakukan Pertamina. Pertama membuka diri dengan melakukan audit investigasi dari tim dari Mabes Polri, Ditjen Migas, Tim Lingkungan hidup, Ditjen Perhubungan Laut agar hasilnya obyektif. Kedua, Pertamina harus segera menonaktifkan General Manager Pertamina kilang Balikpapan dan jajarannya, serta Direktur Pengolahan dan SVP Operasi kilang Pertamina Pusat,” ujar Yusri.
Menurutnya, Direktur Pengolahan dan SVP Operasi kilang Pertamina Pusat merupakan pihak yang paling bertanggung jawab. Tim investigasi harus melakukan audit forensik terhadap fasilitas komunikasi kepada ketiga pejabat Pertamina tersebut agar mudah ditemukan fakta fakta yang benar. Mengingat dirinya sempat meragukan Togar MP menjadi GM Kilang Balikpapan karena rekam jejak yang kurang baik.
“Demi kepentingan nasional, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM bisa melakukan intervensi ke BOC dan BOD Pertamina,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
