Jakarta, Aktual.com – Pemerintah Indonesia terus mengajak Malaysia untuk bersama-sama membangun dan mentertibkan pengamanan serta penjagaan di perbatasan Jagoi Babang (Kalimantan Barat) dan Serikin (Malaysia), guna mengurangi aksi penyelundupan dan tindak kriminal lain melalui perbatasan itu.
Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan pihaknya bersama instansi terkait lainnya melalui jalur diplomatik, telah meminta Malaysia untuk membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Serikin, seperti PLBN yang dibuat Indonesia di Jagoi Babang.
“Jadi, sama-sama kita jaga tertibkan perbatasan di Jagoi Babang-Serikin. Kalau tidak, penyelundupan tetap terjadi,” katanya Sabtu (28/4), menutup rangkaian kunjungan kerjanya bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat 26-27 April 2018.
Heru menuturkan wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia panjang dengan topografi yang sulit. Perbatasan darat Indonesia-Malaysia membentang sepanjang 2.019 km dari Tanjung Batu di Kalimantan baratlaut, melewati dataran tinggi pedalaman Kalimantan, hingga ke Teluk Sebatik dan Laut Sulawesi di sebelah timur Kalimantan.
“Dibandingkan Entikong, Aruk dan Nanga Badau, di mana Indonesia dan Malaysia telah membangun PLBN, di Jagoi Babang baru Indonesia yang membuat pos, sedangkan Malaysia belum, sehingga ini yang kita minta kepada Malaysia sehingga perbatasan Jagoi Babang dan Serikin tertib dan aman,” ujarnya, menegaskan.
Dalam kunjungan kerja itu, TNI, Polri dan Bea Cukai Kementerian Keuangan bersepakat menigkatkan sinergi mengamankan perbatasan, termasuk perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian akan menjalin kerja sama dengan Dirjen Bea Cukai melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mensinergikan unsur TNI-Polri dan Bea Cukai dalam mengamankan perbatasan.
“Kami telah bersepakat untuk bekerja sama mengamankan perbatasan hingga ke tingkat Babinsa, Babinsakamtibmas, Satgas Pamtas dan Bea Cukai. Nota Kesepahaman antara TNI dan Kemenkeu serta Polri dan Kemenkeu sudah ada, untuk teknis di lapangan hingga ke satuan bawah akan dirumuskan melalui PKS,” tutur Heru.
Ia menekankan penertiban di wilayah perbatasan akan terus dilakukan terutama di wilayah-wilayah yang masih rawan seperti Jagoi Babang di Bekayang, Kalimantan Barat.
Panglima TNI Hadi mengatakan pengelolaan wilayah perbatasan harus dilakukan bersama-sama antarkementerian dan instansi. “Contohnya, kami akan melaksanakan perbantuan kepada Polri atau Bea Cukai untuk mengatasi penyelundupan barang-barang ilegal dan berbahaya,” imubhnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
