Jakarta, Aktual.com – Pemerintahan Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus utama program pemerintahan. Termasuk di antaranya adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang didanai oleh APBN. Ada 245 proyek strategis nasional yang ditetapkan dan dikerjakan pemerintah untuk tujuan pemerataan.
Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, proyek strategis nasional jadi sebuah langkah yang positif bagi pemerintah untuk memeratakan ekonomi daerah yang ada di Indonesia. Pasalnya, PSN yang tengah dikembangkan pemerintah merupakan suatu fondasi bagi pengembangan ekonomi secara keseluruhan.
Sebagai informasi, dari total 245 PSN ada 61 proyek di Sumatra dan sekitarnya, 24 proyek Kalimantan, 93 proyek di Pulau Jawa. Lalu ada 27 proyek di Sulawesi, 13 proyek di Papua, 15 proyek Bali dan Nusa Tenggara, serta 12 proyek yang sifatnya nasional seperti Palapa Ring.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryabrata mengatakan Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan. Pasalnya pascakrisis, ada gap infrastruktur yang cukup tinggi.
“Kita meyakini akan menjadi negara berpenghasilan tinggi jika pembangunan infrastruktur lebih cepat. Tapi hingga beberapa tahun setelah krisis, infrastruktur sebagai motor pertumbuhan masih dalam kualitas rendah. Stok infrastruktur Indonesia 38% dari PDB,” katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, ditulis Sabtu (28/4).
Pertumbuhan ekonomi Indonesia, lanjutnya, masih kalah dengan negara tetangga sehingga perlu dikejar dari segi pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk pemenuhan pelayanan dasar, pemenuhan infrastruktur perkotaan, dan infra pendukung sektor unggulan.
“Urban transport menjadi penting karena 52% penduduk kita sudah hidup di daerah urban. Ada beberapa pembangunan terkait itu, yakni bandara, kereta api, tol dan lainnya. Misalnya untuk mendukung 10 kawasan bali baru,” katanya.
Ujung dari segala pembangunan infrastruktur tersebut, menurut Wismana, ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terkait strategi pendanaan infrastruktur, tentunya tidak bisa pemerintah menuntaskan sendirian. Harus ada, kata dia, kerangka pembiayaan yang mendorong peran swasta, termasuk di antaranya melalui KPBU dan PINA.
“Total kebutuhan investasi untuk infrastruktur sebesat Rp4.796,2 triliun. Yang dihandle oleh APBN dan APBD sebesar 41,3 persen. Sedangkan dari BUMN sebesar 22,2 persen dan swasta 36,5 persen,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
