Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta supaya Kementerian BUMN untuk segera merombak Direksi PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) dengan sumber daya manusia (SDM) yang lebih berkompeten dibidang penerbangan.
“Keliru dan berbahaya kalau perusahaan transportasi dikelola oleh orang-orang yang tidak paham transportasi. Perusahaan transportasi tidak sekadar mencari untung, tetapi bertanggung jawab atas nyawa publik yang diangkutnya,” tegas Bambang Haryo dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (5/5).
Karena itu, sambung dia, sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Kementerian BUMN harus segera bertindak agar masalah yang dialami Garuda Indonesia tidak berlarut-larut.
Dalam persoalan adanya rencana mogok Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Serikat Bersama Serikat Karyawan Garuda Indonesia. Dimana, salah satu tuntutannya agar direksi diganti dengan orang yang paham dengan dunia penerbangan, sempat membuat dirinya terkejut.
Bambang Haryo juga sempat mempertanyakan, keputusan RUPS Garuda Indonesia pada April 2017 menghapus posisi Direktur Operasi dan Direktur Teknik, dua posisi paling krusial bagi perusahaan transportasi penumpang.
Meskipun akhirnya kedua posisi itu akhirnya diadakan kembali, tetapi Bambang Haryo menilai keteledoran RUPS (Kementerian BUMN) dan direksi Garuda Indonesia sangat fatal. Apalagi, penunjukan kembali kedua direktur itu tanpa mekanisme RUPS melainkan keputusan direktur utama.
“Dua posisi direktur itu sangat penting bagi sebuah perusahaan transportasi, termasuk Garuda. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap perawatan pesawat kalau tidak ada Direktur Teknik, siapa yang menjamin kelancaran operasi jika Direktur Operasi dihapus. Dampaknya sangat fatal bagi kelancaran dan keselamatan penerbangan,” papar dia.
Lebih lanjut, politikus Gerindra itu juga meminta agar Menteri Perhubungan mengawasi Garuda Indonesia supaya mematuhi semua regulasi penerbangan, termasuk ketentuan mengenai kualifikasi sumber daya manusianya.
“Garuda Indonesia sebagai maskapai full service dan flag carrier diandalkan oleh pelaku bisnis dan aparat pemerintah untuk transportasi. Mereka ini penggerak ekonomi dan birokrasi di negara ini, perlu dijamin juga keselamatannya,” pungkas Bambang Haryo.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
