Jakarta, Aktual.com – KPK menetapkan anggota Komisi XI DPR dari fraksi Partai Demokrat Amin Santono sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap sebesar Rp400 juta terkait penerimaan hadiah atau janji Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada Rancangan APBN-Perubahan 2018.
“Setelah melakukan pemeriksaan 1 x 24 jam dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh anggota DPR secara bersama-sama terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada Rancangan APBN-Perubahan 2018 maka KPK menetapkan empat orang tersangka yaitu pertama, AMS (Amin Santono), anggota Komisi XI DPR,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Sabtu (5/5).
Selain Amin, KPK juga menetapkan dua orang tersangka penerima lain yaitu pihak swasta sebagai perantara yaitu Eka Kamaluddin dan Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.
“Sedangkan pihak pemberi adalah AG (Ahmad Ghiast) selaku swasta atau kontraktor,” tambah Saut.
“Diduga penerimaan total Rp500 juta adalah bagian 7 persen ‘commitment fee’ yang dijanjikan dari 2 proyek di Kabupaten Sumedang senilai total Rp25 miliar dan diduga ‘commitment fee’ adalah sebesar Rp1,7 miliar,” ungkap Saut.
Uang diberikan Ahmad seorang kontraktor di lingkungan pemerintah kabupaten Sumedang kepada Amin Santono sebesar Rp400 juta secara tunai pada 4 Mei 2018 saat sesaat sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan dan Rp100 juta ditransfer kepada Eka Kamaludin.
“Sumber dana diduga para kontraktor di lingkungan pemerintah kabupaten Sumedang. AG diduga sebagai koordinator dan pengepul dana untuk memenuhi permintaan AMS,” tambah Saut.
Kedua proyek yang dijanjikan adalah proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang senilai Rp4 miliar dan proyek di dinas PUPR kabupaten Sumedang senilai Rp21,85 miliar.
“KPK telah melakukan serangkaian penyelidikan kasus sejak Desember 2017 setelah mendapat informasi dari masyarakat sehingga melakukan OTT pada 4 Mei 2018 di Jakarta,” ungkap Saut.
Dalam pelaksaan OTT itu, KPK juga berkoordinasi dan dibantu oleh Inspektorat bidang Investigasi Kementerian Keuangan.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
