Banjarbaru, Aktual.com – Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa menolak pencantuman kolom aliran kepercayaan dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik yang diterbitkan pemerintah.
“Penolakan itu menjadi pembahasan pandangan majelis ulama tentang aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan diputuskan komisi fatwa,” ujar Wakil Ketua MUI Kalsel Hafidz Ansyari di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (9/5).
Pernyataan itu disampaikan usai penutupan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-6 yang membahas strategis kebangsaan, keagamaan kontemporer dan masalah perundang-undangan.
Ia mengatakan, MUI juga menolak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan ruang terhadap aliran kepercayaan disatukan dalam kolom agama strip aliran kepercayaan pada KTP.
Dijelaskan, aliran kepercayaan bukan agama tetapi merupakan kepercayaan yang dianut sebagian masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia sehingga tidak bisa disatukan dalam kolom agama.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
