Jakarta, Aktual.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengungkapkan, masih banyak persoalan yang menghantui demokrasi Indonesia setelah 20 tahun reformasi.
“Ini saya pilah menjadi persoalan darurat, kronis dan persoalan krisis,” kata Ketua Umum DPP PPP HM Romahurmuziy di Jakarta, Selasa (15/5).
Romahurmuziy atau yang akrab disapa Romi menyebutkan, persoalan pertama adalah darurat terorisme dan radikalisme. Kedua, darurat minuman keras. PPP meminta pemerintah segera menunjuk wakil untuk segera membahas RUU itu.
Ketiga darurat narkoba di mana setiap hari banyak orang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba. Kelima kronis kemiskinan. “Kita lihat ada ketimpangan. Dalam 35 tahun terakhir inilah potret kemiskinan kita dari tahun 1964 angkanya bisa diturunkan drastis tapi semakin kemari dalam 20 tahun angka penurunannya semakin melandai. Itu artinya ada semacam ‘income trap’ di sana yang membuat setiap pemeeintah terasa berat menurunkan meskipun di bawah Jokowo berhasil menurunkan terus,” kata Romi.
Keenam darurat korupsi. Di daerah sudah sedemikian banyak yang terlibat korupsi, sudah 86 orang sejak KPK berdiri dari 514 kabupaten kota dan 34 provinsi.
“Ini berarti yang masalah sistemnya bukan orangnya. Ini orang antre dari pejabat menjadi penjahat. Kita harus melakukan koreksi total terhadap sistem ini sehingga politik tidak berbiaya tinggi.” katanya.
Ketujuh, menguatnya politik identitas yang akan berkonsekuensi pada persoalan berikutnya atau ke delapan.
Kedelapan, krisis nasionalisme. Misalnya ada tuntutan khilafah, mengemukanya komunisme dan lainnya karena politik identitas. Mereka ingin menunjukkan dirinya di tengah globalisasi yang semakin tidak ada batas.
Kesembilan adalah darurat intoleransi. Misalnya ada orang mau shalat karena bawa amplifier dituduh mencuri. Masyarakat saat ini mudah main hakim sendiri.
Ke-10 darurat hoaks dan fitnah. Ke-11 overdosis demokrasi yang ditandai dengan adanya pelanggaran terhadap segala macam bentuk aturan seperti arena hari bebas kendaraan bermotor digunakan untuk kegiatan politik.
Ke 12, krisis kepercayaan publik. Ke-13 yakni darurat politik uang yang mengakibatkan partisipasi pemilih merosot. Dalam kondisi itu berlaku pepatah ada uang abang disayang tak ada uang abang betul betul melayang.
“Inilah persoalan persoalan demokrasi kita. Namun kami memiliki Sepuluh Satya PPP sebagai jawaban atas persoalan itu, ” kata Romi.
(Wisnu)
