Jakarta, Aktual.com – Sebuah lembaga kajian bernama Center for Budget Analysis (CBA) mengkritisi proyek pemeliharaan gedung di lingkungan Kementerian Agama yang berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp723 juta.
“Kami juga mencatat adanya potensi kerugian negara terkait Proyek Cleaning service sebesar Rp723 juta,” kata Jajang Nurjaman Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) kepada melalui siaran persnya, Minggu (20/5).
Ia menyebutkan pengerjaan proyek pemeliharan gedung atau cleaning service itu selalu dimenangkan oleh salah satu perusahaan yang berada di Jakarta Pusat.
Dijelaskan, anggaran yang dihabiskan untuk proyek pemeliharaan gedung atau cleaning service gedung jika diakumulasikan selama tiga tahun dari 2016 sampai 2018 mencapai Rp17.024.145.325.
“Perusahaan tersebut bisa dibilang sangat beruntung sama halnya dengan 200 penceramah yang kebetulan masuk list Kemenag,” katanya.
Potensi kerugian negara itu, kata dia, karena dugaan persaingan dalam lelang proyek yang tidak sehat, selain itu nilai proyek yang diajukan perusahaan tersebut sebenarnya kelewat mahal jika dibandingkan penawar lainnya.
“Contohnya untuk Jasa cleaning service di tahun 2018 harga yang diajukan perusahaan itu sebesar Rp6,7 miliar angka ini jauh lebih mahal jika dibandingkan tawaran perusahaan lain senilai Rp6,6 miliar,” katanya.
Ia juga menyinggung dengan pengumuman 200 penceramah yang mereka (Kemenag) anggap kredibel. Hal ini sangat disayangkan, mengingat di negeri ini terdapat puluhan bahkan ratusan ribu penceramah yang layak diakui negara. Namun dengan adanya daftar ini, para mubaligh di luar nama-nama yang disebutkan secara tidak langsung diabaikan eksistensinya oleh negara.
Selain daftar nama 200 penceramah yang dikeluarkan sesuai dengan “selera” pimpinan atau pejabat Kemenag.
“Ada juga selera yang sama dalam menentukan pemenang proyek pemeliharaan gedung atau cleaning service di kementerian agama,” katanya.
Proyek cleaning service yang dijalankan setiap tahun guna membersihkan najis yang menempel di gedung kementerian agama, idealnya memberikan kesejukan bagi para penghuninya sehingga bisa menjalankan amanah umat sebaik-baiknya.
“Namun apa lacur kebijakan yang ke luar justru menimbulkan kekecewaan umat dan bikin gaduh, yakni kebijakan diterbitkannya list 200 penceramah,” katanya.
Saran kepada Kementerian agama, akan lebih baik jika yang difokuskan adalah membuat kurikulum yang isi ceramah terkait mana yang boleh disampaikan kepada publik dan mana yang tidak boleh.
“Bukan malah sibuk ngurusin daftar penceramah yang hanya menimbulkan kegaduhan,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
