Jakarta, Aktual.co —Negara Indonesia memiliki landasanideologi dan landasan konstitusional yakni Pancasila danUndang-Undang Dasar 1945 yang dapat menjadi penuntun dalam keseluruhan arah dangerak bangsa ini dalam menggapai cita-citanya, yakni terwujudnya tatananmasyarakat yang adil dan makmur.
Seiring dengan perjalanan waktu,implementasi terhadap nilai-nilai pancasila semakin jauh dari semestinya. Halini dapat dibuktikan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang jauh dari nafasPancasila dan UUD 1945, yang berdampak pada semakin jauhnya masyarakat darikesejahteraan. Pergantian kepemimpinandari masa ke masa nyatanya belum mampu membawa bangsa ini untuk keluar daribelenggu kemiskinan.
Belum sampai setahun, bangsa initelah melewati suatu momentum penting pergantian kepemimpinan nasional.Pergantian kepemimpinan nasional tersebut akhirnya membawa Joko Widodo danJusuf Kalla menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada saatkampanye, Jokowi-Jk merumuskan problem pokok bangsa Indonesia, yakni (1)merosotnya kewibawaan Negara, (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional,dan (3) krisis kepribadian bangsa. Guna mengatasi problem mendasar tersebut,selanjutnya, Jokowi-Jk merumuskan bahwa solusi yang tepat adalah meneguhkankembali ideologi bangsa yang berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945 dan TrisaktiBung Karno.
Namun,tujuh bulan menjalankan kekuasaannya, Jokowi-JK belum menunjukan keseriusannyadalam menjalankan TRI SAKTI seperti yang dijanjikan. Malah yang kita hadapiadalah realitas paradoks seperti; kebutuhan akan pangan dalam negeri yang masihbergantung pada impor. Tercatat bahwa Tahun ini impor lima komoditas panganstrategis yang mencakup beras, gandum, jagung, kedelai, dan gula diproyeksikanmencapai 20,70 juta ton atau senilai US$ 5,43 miliar/Rp 71,85 triliun (BeritaSatu.com, 27/05/2015). Dalam bidang energi, Sebagian besar sumber-sumber energi Indonesia dikuasai oleh perusahaanasing. Untuk minyak, misalnya, Indonesian Resource Studies (IRESS)menemukan bahwa Pertamina hanya memproduksi minyak sebesar 15 persen dan85 persen diproduksi oleh asing.
Sementara data Kementerian ESDM pada tahun2009 menyebutkan, pertamina hanya memproduksi 13,8%. Sisanyadikuasai oleh swasta asing seperti Chevron (41%), Total E&P Indonesie(10%), Chonoco-Philips (3,6%) dan CNOOC (4,6%). Sementara hampir 90% produksigas Indonesia hanya dikangkangi oleh 6 perusahaan asing, yakni Chevron, Total,ConocoPhilips, British Petroleum, dan ExxonMobil. Sementara untuk batubarapenguasaan asing diperkirakan mencapai 70%. Dalam bidang pendidikan,liberalisasi dan politisasi pada dunia pendidikan masih menjadi musuh utamayang harus diperangi, sehingga rakyat miskin dapat mempunyai kesempatan yangsama untuk mengakses pendidikan.
Dalam bidang politik, maraknya politik uang (money politic), tumbuh suburya oligarkipolitik, merupakan suatu konsekuensi yang harus diterima ketika politik kita“beriman” kepada kapitalisme. Serta sejumlah ketimpangan lainnya yang tentutidak dapat disebutkan satu per satu yang semuanya menunjukkan bahwa semakinjauhnya Indonesia dari cita-cita pendiriaannya.
Berdasarkanuraian diatas, Solidaritas Gerakan Mahasiswa Indonesia (SGMI) sebagai bagianintegritas dari bangsa ini yang terdiri atas berbagai organisasi kemahasiswaandi tingkat nasional (PMKRI, HIKMAHBUDI, KMHDI, LMND), terpanggil untuk segeramengatasi kondisi kronis bangsa saat ini dengan menyampaikan sikap sebagai berikut:
1. Mendesak Pemerintah Joko Widodo dan JusufKalla, untuk segera mungkin melaksanakan “TRI SAKTI” Bung karno sebagaimanayang dijanjikan pada saat kampanye sebagai upaya untuk kembali kepada Pancasiladan UUD 1945
2. Mendesak Presiden dan Wakil Presiden untukmelaksanakan pendidikan yang sesuai dengan kepribadian bangsa, sebagai solusidalam mengatasi kondisi kronis bangsa saat ini.
3. Mendorong Presiden dan Wakil Presiden untukmembangun budaya politik yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, yangmengedepankan musyawarah mufakat, bukan atas dasar kekuatan uang.
4. Mendesak presiden dan Wakil Presiden untuksegera mewujudkan kedaulatan pangan dan energi sebagai jalan menuju kemandirianekonomi nasional.
5. Mendesak Presiden dan Wakil Presiden untukmewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pembangunanyang berkeadilan.
Jakarta, 31 Mei 2015
Solidaritas GerakanMahasiswa Indonesia (SGMI)
Artikel ini ditulis oleh:
