Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal (Purn) Moeldoko saat usai menandatangani naskah perjanjian kerja sama di Jakarta, Kamis (21/12/2017). PBNU dan HKTI menjalin kerja sama tentang optimalisasi potensi kawasan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan komunitas usaha produktif serta meningkatkan produktivitas, harkat, derajat dan martabat petani, peternak dan nelayan dalam sinergi usaha bersama. AKTUAL/Eko S Hilman

Jakarta, Aktual.com – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) TNI Moeldoko mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah konsen memperhatikan persoalan birokrasi pada sejumlah lembaga pemerintahan pusat maupun daerah.

Bahkan dirinya saat ini juga berupaya mencarikan solusi yang tepat agar tujuan birokrasi efisien, efektif, bersih, dan melayani tercapai. Salah satu upaya untuk ini adalah menggelar “Leaderstalk” lebih intens,

“Program ‘Leaderstalk’ itu, diantaranya adalah mengundang para kepala daerah yang berprestasi melalui program kerjanya kemudian berbagi pengalaman dengan kepala daerah lain yang kurang berhasil,” katanya, Kamis (31/5).

Dikatakan Moeldoko kalau KSP juga mencarikan pihak pemerintah pusat, swasta, dan lainnya yang bisa memecahkan masalah bersama. Tujuannya, agar daerah bisa mengoptimalkan potensi wilayahnya.

“Pertemuan umpamanya nanti tiga pekan lagi kita undang mereka yang berhasil membuat birokrasinya maju, semisal Bupati Banyuwangi. Nanti dia ajari bupati lain (yang tidak berkinerja baik). Kita juga bawa pihak swasta, BUMN, dan lainnya yang bisa urun rembug mencari solusi,” paparnya.

Lebih lanjut Moeldoko juga mengatakan bahwa persoalan birokrasi juga berkutat pada pengawasan. Birokrasi yang bersih haruslah diawasi dengan cara yang baik.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid