Wina, Aktual.com – Pemerintah sayap kanan Austria berencana menutup tujuh masjid dan mengusir puluhan imam dalam rangkaian kebijakan “baru awal” dari upaya memberantas radikalisme Islam dari kelompok keagamaan, yang mendapatkan pendanaan asing.
Koalisi pemerintahan terdiri atas kubu konservatif dan kanan ekstrim berkuasa di Austria tidak lama setelah terjadi krisis migran, dengan janji mencegah masuk gelombang pengungsi dan membatasi jaminan sosial bagi pendatang serta pengungsi baru.
Kebijakan penutupan masjid itu adalah penerapan dari undang-undang tentang Islam, yang disahkan pada 2015. Aturan itu melarang pendanaan asing baru kelompok keagamaan dan mewajibkan organisasi Muslim untuk mempunyai “pandangan dasar positif terhadap negara dan masyarakat Austria”.
“Masyarakat Islam terpisah dan mempunyai tendensi radikal tidak punya tempat di negara kami,” kata Kanselir Austria Sebastian Kurz, yang semasa menjabat sebagai menteri untuk integrasi mendorong pengesahan undang-undang tentang Islam seperti yang dilansir Reuters, Jumat (8/6).
Sementara itu, Wakil Kanselir Heinz0Christian Strache mengatakan dalam jumpa pers bahwa “ini baru awal”. Austria, negara yang hanya berpenduduk 8,8 juta, kini menjadi tempat tinggal bagi 600.000 Muslim yang sebagian besar berkewarga-negaraan Turki atau mempunyai keluarga yang berasal dari Turki.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
