Jakarta, Aktual.com – Partai Gerindra mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk konsisten terhadap pengawasan pelanggaran dalam pesta demokrasi di tanah air.
Hal ini diungkapkan Ketua Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra, Habiburokhman usai melaporkan sebuah kecurangan dalam Pemilihan Walikota (Pilwakot) Makassar 2018 di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (5/7)
Sejauh ini, dia menilai, sosialisasi mengenai larangan politik uang sudah gencar dilakukan. Namun, upaya penindakan terhadap pelaku tidak signifikan.
Untuk itu, dia berharap, supaya Bawaslu RI tidak bersemangat saat melakukan sosialisasi, tetapi lemah ketika melakukan penindakan.
“Kami harap Bawaslu jangan tidak sekedar gertak sambal soal politik uang. Ini bahaya di pemilihan akan datang, karena orang berasumsi ternyata bisa melakukan politik uang. Dan tidak ada tindakan signifikan,” ucap Habiburokhman.
Partai Gerindra menjadwalkan pertemuan dengan Bawaslu RI dalam waktu dekat. Salah satu materi yang akan disampaikan mengenai upaya pencegahan politik uang.
“Gerindra dalam waktu dekat akan audiensi dengan Bawaslu untuk bertemu. Salah satu isu yang akan disampaikan, kami kadang frustasi menghadapi politik uang,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan