Plt Ketua Umum Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) Hinca Pandjaitan memberikan keterangan terkait pencabutan sanksi FIFA kepada PSSI di Kantor PSSI, Jakarta, Senin (16/5). FIFA mencabut sanksi kepada PSSI dalam kongres ke-66 FIFA di Meksiko setelah pemerintah Indonesia mengirimkan surat penangguhan pembekuan aktivitas terhadap induk organisasi sepak bola Indonesia itu. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ama/16

Jakarta, Aktual.com – Partai Demokrat akan memilih sikap mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto atau Joko Widodo, atau memilih opsi lainnya dalam menghadapi pemilu presiden 2019.

“Pilihan tersebut akan dilakukan Demokrat setelah calon presiden Joko Widodo mengumumkan nama pendampingnya,” kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan pada diskusi “Dialektika Demokrasi” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (12/7).

Menurut Hinca, Partai Demokrat pada pemilu presiden 2019 tidak mengusung calon presiden, sehingga memiliki pemilihan bebas dalam menentukan sikapnya.

Partai Demokrat juga melihat, calon presiden Joko Widodo saat ini sedang menghadapi pilihan sulit dalam memutuskan siapa figur yang akan mendampinginya pada pemilu presiden 2019, karena banyaknya partai politik mitra koalisi.

“Kalau Pak Jokowi tidak pas memilih pasangannya dan ada partai mitra koalisi yang kecewa, bisa saja ada yang mengalihkan dukungannya,” katanya.

Anggota Komisi I DPR RI itu menambahkan, kalau hal ini terjadi maka akan ada kejadian luar biasa, karena peta dukungan terhadap pasangan capres-cawapres akan berubah.

“Ada kemungkinan muncul poros ketiga,” katanya.

Hinca menambahkan, berdasarkan hasil survei pemilih yang sudah memutuskan akan memilih capres Joko Widodo hanya sekitar 34 persen, sehingga peluang figur lain memenangkan pemilu presiden 2019 masih besar.

Sebaliknya, jika setelah Joko Widodo mengumumkan cawapresnya tidak ada partai politik mitra koalisi yang mengalihkan dukungannya, maka Partai Demokrat akan memilih sikap mendukung capres Prabowo atau capres Joko Widodo.

Partai Demokrat, kata dia, mendorong Partai Gerindra dapat mengusung pasangan capres-cawapres, sehingga pemilu presiden 2019 paling tidak ada dua pasangan yang berkompetisi.

“Jangan sampai pemilu presiden hanya diikuti satu pasangan capres-cawapres. Partai-partai politik di Indonesia, harus menegakkan demokrasi,” katanya.

 

Ant.

Artikel ini ditulis oleh: