Jakarta, Aktual.com – Sudah empat tahun saban hari kritik pemerintah Jokowi, empat tahun pula mengikuti tiap langkah presiden, empat tahun juga mengikuti Kemana arah pemimpin negeri ini akan berlabuh, akhirnya tahun yang ke empat terlihat pemimpin berwajah desa cuma citra dan framing. Saya berbangga bisa menentang mainstream utama kekuasan dan meninggalkan uang, jabatan dan kekuasaan demi orang-orang desa yang miskin dan terpinggirkan. Akhirnya Tuhan berikan anugerah untuk menemukan kebohongan. silakan lihat ulasan data statistik berikut.
Kemiskinan merupakan problem serius suatu negara manapun. Salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara adalah memajukan masyarakat yang adil dan makmur. Bangsa manapun tidak akan mencapai cita-cita sejahtera apabila jumlah penduduk miskin makin tinggi. Garis kemiskinan (GK) rakyat dilihat atas penjumlahan 2 variabel utama yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang dilihat menurut konsumsi kalori maksimum, untuk negara kita dihitung dari konsumsi 2100 per kapita/hari dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskian Non Makanan (GKNM) merupakan kemampuan rakyat untuk memenuhi aspek sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itulah maka pengentasan kemiskinan menjadi amat penting bagi sebuah bangsa karena akan mengukur kemampuan rakyat memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach).
Penjelasan saya berikut ini belum bisa dulu menjelaskan angka kemiskinan menurut Kabupaten/kota karena sampai saat ini BPS belum merilis untuk membeli buku data maupun juga row data BPS yang memang saya selalu langganan sejak lama, padahal data lengkap ini penting untuk melihat indeks kedalaman kemiskinan (poverty gab index) istilah statistik dengan simbol (P1). Namun akan saya jelaskan potret buram kemiskinan negeri ini dibawah kepemimpinan Jokowi setelah bulan Agustus 2018
Meskipun demikian saya memiliki data nasional sehingga selanjutnya akan menjelaskan perkembangan global atau data secara nasional baik dalam angka postulat maupun juga persentase kemiskinan sejak orde baru masa Presiden Suharto tahun 1998 sampai dengan Joko Widodo 2018 yaitu kurang lebih 20 tahun.
Perbandingan ini penting karena gambaran periodik ini akan membuka tabir kemampuan (kapabilitas) seorang presiden, siapa Presiden yang pro dan tulus terhadap orang miskin (pro poor) dan siapa presiden yang tidak peduli dengan orang miskin, siapa Presiden yang lebih pro kepada Sekelompok elit oligarki dan orang-orang kaya.
Bulan ini, Semua orang terperangah mendengar pernyataan Menteri Keuangan yang konon katanya terbaik Sri Mulya Indrawati serta Kepala Badan Pusat Statistik RI. Bagi orang awam seantero Republik Indonesia terperangah mendengar kata-kata “ penurunan tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia karena terjadi penurunan hingga mencapai 9,86% atau 25,96 juta”. Konon katanya juga baru pertama kali memasuki 1 digit yaitu dibawah 10 persen.
Sebelum saya mengulas Jokowi adalah presiden sepanjang sejarah yang paling buruk kinerja dalam menurunkan angka kemiskinan, terlebih dahulu perlu saya analis hasil rilis Menkeu dan Kepala BPS. Bahwa penurunan angka kemiskinan adalah wajar dan normal, tidak ada yang lebih hebat karena sejak jaman Soeharto, Habibie, Megawati, SBY sampai Jokowi angka kemiskinan mengalami penurunan. Berikut saya menyajikan data penurunan angka kemiskinan sejak tahun 1998 dilihat menurut periode kepemimpinan Presiden: 1). Presiden Suharto, pada tahun 1998 angka kemiskinan mencapai 24,43%. 2). Presiden Habibie, pada tahun 1999 angka kemiskina menurun menjadi 23,43%. 3). Presiden Gus Dur tahun 2001 angka kemiskinan turun menjadi 18,41%. 4. Presiden Megawati tahun 2003 angka kemiskinan juga turun menjadi 16,66%. 5). Presiden SBY periode pertama tahun 2009 jumlah kemiskinan turun menjadi 14,15% dan Presiden SBY Periode kedua 2014 angka kemiskinan menurun juga yaitu 10,96%. 6). Dan Presiden Joko Widodo Pada Maret 2018 angka kemiskinan juga turun menjadi 9,86%.
Dari point 1-7 dalam kurun waktu 20 tahun kemiskinan mengalami penurunan dari 24,43 menjadi 9,86 yaitu turun sebesar 14,57%, atau bila dilihat dari angka postulat maka jumlah penduduk miskin dari 49,50 juta tahun 1998 menjadi 25,96 juta pada tahun 2018.
Kalau mau jujur soal reputasi terbaik “sepanjang sejarah” maka masing-masing-masing Presiden memiliki reputasi terbaik sepanjang sejarah jika dilihat dari massa dimana Presiden masing-masing memimpin. Jadi bukan hanya masa Jokowi!. Pada masanya Presiden Habibie terbaik sepanjang sejarah karena menurunkan angka kemiskinan dari 24,43% menjadi 23,42%. Demikian pula Gus Dur memecahkan rekor terbaik dijamannya menjadi 18,41%, dan seterusnya akhirnya jaman Jokowi menjadi 9,86% juga terbaik sepanjang sejarah. Dan seterusnya jika siapapum terpilih menjadi Presiden akan memecahkan rekor karena kemiskinan di negeri ini juga seluruh dunia cenderung mengalami penurunan secara alamiah. Oleh karena itu pernyataan Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas tersebut narasi yang manipulatif dan menyesatkan
Selanjutnya kalau kita melihat kinerja masing-masing presiden terkait seberapa besar upaya menurunkan angka kemiskinan maka Presiden Jokowi merupakan Presiden paling terburuk kinerjanya dalam menurunkan angka kemiskinan. Berikut akan saya sajikan data penurunan kemiskinan masing-masing Presiden:
1. Habibie dalam hanya dalam setahun menurunkan angka kemiskinan 1,1% yaitu dari 24,43 menjadi 23,42%
2. Gus Dur hanya dalam 2 tahun memimpin angka kemiskinan turun sebanyak 5,01% yaitu dari 23,42% menjadi 18,41%
3. Megawati mampu menurunkan angka kemiskinan dalam durasi waktu singkat 2,51% yaitu dari 18,41% menjadi 1,75%
4. SBY periode pertama mampu menurunkan angka kemiskinan sebanyak 2,51% yaitu dari 16,66% menjadi 14,15%
5. SBY periode kedua kemiskinan turun sebanyak 3,46% yaitu dari 14,15% menjadi 10,96%
6. Joko Widodo hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebanyak 1,1% persen yaitu dari 10,96% menjadi 9,86%.
Dengan demikian Presiden Jokowi dalam jangka waktu 4 tahun, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan 1,01% Sangat kecil sekali dibandingkan dengan presiden-presiden yang lain. Lebih ironi lagi bahwa Jokowi 4 Tahun Orang Miskin Turun 1%, sementara Orang Kaya Naik 10%.
Hasil survei terbaru yang berjudul Global Wealth Report 2017 yang diterbitkan oleh Credit Suisse, Indonesia kini memiliki 868 orang super kaya atau yang masuk dalam kategori Ultra High Net Worth Individual (UNHWI). 111 ribu penduduk Indonesia juga digolongkan sebagai miliuner atau orang yang memiliki pendapatan di atas US$ 1 juta atau setara Rp 13,5 miliar (kurs US$ 1: Rp 13.505). Orang kaya meningkat lebih dari 10 persen hampir tiap tahun.
Jokowi hampir 4 tahun pimpin Indonesia habiskan anggaran negara 7 ribu triliun atau rata-rata 2 ribu trilyun pertahun, hanya mampu turunkan 1% jumlah orang miskin. Sementara pundi-pundi orang kaya makin bertambah.
Data yang saya hitung dari Laporan BPS bahwa Kepemimpinan Presiden BJ Habibie berhasil menurunkan angka kemiskinan dari jumlah 24,43 persen menjadi 23,42 persen. Diketahui, Habibie menjadi presiden hanya 1 tahun dan 5 bulan.
Kemudian, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari 23,42 persen menjadi 18,41 persen atau turun 5,1 persen. Gus Dur memimpin Indonesia dimulai pada 1999 hingga 2001.
Di masa pemerintahan Megawati angka kemiskinan dari 18,41 persen menjadi 17,42 persen, kemudian dilanjutkan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono-red) dari 17,42 persen turun menjadi 14,15 persen di periode pertama dan menjadi 10,96 persen di periode kedua.
Seperti diketahui, Megawati menjadi presiden dimulai pada 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004, dan SBY memimpin selama dua periode. Tahun pertama kepemimpinan SBY turun 2,51 persen dan periode kedua turun 3,46 persen.
Kemudian lanjut ke Jokowi. Dari 10,96 persen sekarang 9,86 persen. Turunnya itu cuma 1 persen selama empat tahun. Dari data sah BPS, Jokowi itu paling gagal, ia hanya berhasil menurunkan angka kemiskinan sebanyak 1 persen selama empat tahun. Rp 7 ribu triliun APBN yang dihabiskan.
Salah satu kegagalan Jokowi turunkan angka kemiskinan karena selain Jokowi tidak punya niat baik juga tidak punya master plan. Komsepsi dan arah pembangunan yang berorientasi pada: 1) Pengentasan Kemiskian (pro poor). 2) Penciptaan lapangan kerja (pro job). 3. Berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (pro growth).
Pemerintah Jokowi justru menghadirkan program yang mencekik leher rakyat miskin seperti kenaikan harga BBM, Kenaikan harga listrik dan pengendalian harga pangan untuk menekan inflasi yang kurang sehingga penyebab sulitnya mengentaskan kemiskinan di negeri ini.
Untuk menurunkan orang miskin di negeri ini tidak sulit. Negara harus memastikan untuk menutup faktor kemiskinan yang muncul karena kalori atau pangan dan non pangan seperti kesehatan, pendidikan serta distribusi uang ke rakyat secara langsung untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Uang Rp7 Ribu Trilyun dalam 3 Tahun APBN adalah jumlah yang besar namum hanya membuat kenyang orang-orang kaya.
Ditulis Oleh: Natalius Pigai
(Mantan Staf Khusus Menakertrans, Mantan Kepala Subbidang Statistik Ketenagakerjaan Kemenakertrans RI)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
