Jakarta, Aktual.com – Sekelompok aktivis 98 yang bergabung dalam 98 Radikal, mengumumkan akan mengadakan Rapat Akbar Bersatu pada 7-8 Agustus 2018.
Salah satu perwakilan 98 Radikal, Edysah Girsang menyebutkan belakangan Indonesia tengah mengalami perlemahan ketahanan nasional yang berpengaruh terhadap sistem kebangsaan dan bernegara.
Menurut pria yang biasa dipanggil Ekky ini, perlemahan tersebut dilakukan sistematis dan teroganisir sistem Indonesia dilemahkan pasca amademen UUD 1945. Hal ini, tambahnya, membuat jati diri Indonesia sebagai bangsa nyaris hilang.
Ekky menilai, ratusan UU yang dibuat selama era Reformasi semakin menjauhkan cita-cita nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD1945 lantaran terlalu liberalistik hingga akhirnya melemahkan aspek ideologi, politik ekonomi, budaya dan hukum serta pertahanan keamanan.
“Proses tersebut sudah menghantarkan kita pada krisis kewibawaan lembaga negara yang menghancurkan sendi-sendi persatuan Indonesia,” kata Ekky di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7)
Dengan demikian, Ekky berpendapat bahwa produk UU tersebut hanya memunculkan problematika yang dihadirkan dalam meluluh lantahkan persatuan nasional adalah dengan menciptakan suatu fragmentasi yang menjadi pembela dan kemudian memprosisikan setiap orang di negeri ini terpaksa untuk memilih mendukung atau menentang pemerintah yang berkuasa.
“Tapi apa dengan alasan demi Indonesia namun keadaan sosial Indonesia tidak berubah jadi lebih baik, malah kita mengalami kemunduran sebagai bangsa” tuturnya.
Dia juga menyesalkan banyak ruang-ruang politik diisi oleh caci maki dan penuh kemarahan di antara sesama anak-anak bangsa.
“Agar dapat keluar dari persoalan tersebut maka harus ada dibentuk sebuah tata kelola berpikir yang lebih obyektif agar setiap orang yang memiliki referensi dan panduan kebangsaan yang cukup baik dalam menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah,” paparnya.
Lebih lanjut, Ekky menegaskan jika Rapat Akbar ini nantinya akan digunakan untuk mengkritisi segala problem bangsa yang menjauhkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Ia menambahkan, siapa pun yang memegang tampuk kekuasaan pemerintah harus menghadirkan keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat sehingga persatuan dan kesatuan Indonesia tetap terjaga.
“Dalam Rapat Akbar ini, nantinya akan melahirkan pokok-pokok pikiran tentang hal itu,” ujarnya menyudahi.
Di tempat yang sama, perwakilan 98 Radikal lainnya, Satyo Purwanto menyebut rezim Jokowi telah membuka ruang terhadap kepentingan asing dalam setiap kebijakan atau regulasi yang dibuatnya.
Pria yang juga aktif sebagai Sekjen Pro Demokrasi (ProDem) ini menganggap bahwa rezim Jokowi tidak lagi menjalan program nawacita yang pernah dikampanyekan menjelang Pilpres 2019.
“Berbagai kekuatan asing berlomba-lomba masuk, mempengaruhi dan kemudian menguasai semua potensi yang ada di Indonesia, dengan berbagai cara dan modus,” kata Satyo.
Selain itu, Satyo juga mengatakan bahwa kekuatan asing tersebut meremok fondasi bangsa, melalui angresifitasnya politik yang dilahirkan melalui sistem kekuasaan.
“Ancaman goe-politik dan geo-ekonomi terhadap kedaulatan bangsa hari ini menjadi masalah yang sangat serius,” tutur pria yang akrab disapa Komeng ini.
Dengan demikian, Satyo berharap agar komponen bangsa termasuk aktivis 98 yang kontra terhadap Jokowi bersama-sama untuk memberikan ultimatum agar Jokowi tidak dipilih lagi pada Pilpres 2019.
“Sudah pasti, kan kita kembali ke awal bahwa apa yang dijanjikan beberapa tahun lalu yang tertuang dalam Trisakti dan Nawacita, dan apa yang terjadi hari sangat berseberangan,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
