Jakarta, Aktual.com – Poin-poin yang ada dalam program Nawacita pemerintahan Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri dan berdaulat pangan, nampaknya sebatas angan-angan belaka bahkan terlihat semakin sulit untuk mencapainya.
Terlebih peran dari dua pembantu presiden seperti Menteri Pertanian Amran Soelaiman dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dinilai pengamat dan kalangan Dewan, tak mendukung program kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Kapasitas sektor pertanian terlihat semakin turun dan menjauhi cita-cita swasembada pangan berbagai komoditas yang digaungkan oleh Menteri Amran.
Bahkan di sisi lain, holdingisasi dan ekspansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tengah digencarkan Kementerian BUMN, bisa berdampak negatif terhadap para pelaku industri secara umum, khususnya swasta dan pembangunan ekonomi kerakyatan.
Menanggapi hal tersebut peneliti Indef, Ahmad Heri Firdaus mengatakan bahwa salah satu ketidakoptimalan sektor pertanian dalam meraih kedaulatan dan kemandirian ini dapat terlihat dari perdagangan internasional Indonesia yang ‘berdarah-darah’. Di mana tampak ada dominasi struktur impor barang konsumsi yang tidak mampu dipenuhi oleh produksi dalam negeri.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
