Jakarta, Aktual.com – Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengungkapkan, salah satu kendala yang dihadapi dalam penanganan masalah kekerdilan anak (stunting) di Indonesia adalah lemahnya kerja sama antarkementerian dan lembaga.
Hal ini diungkapkannya dalam seminar bertajuk ‘Strategi Multi Sektor Dalam Penanganan Stunting’ di Jakarta, Selasa (14/8).
“Kerja sama dalam satu lembaga saja sulit apalagi ini banyak lembaga,” kata Mardiasmo.
Padahal, tegasnya, pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk menangani permasalahan kekerdilan.
Ia mencatat, dana APBN yang dikucurkan untuk menangani kasus kekerdilan pada 2018 sebesar Rp47 triliun yang dialokasikan ke sejumlah kementerian lembaga ditambah Rp93 triliun yang digelontorkan ke pemerintah daerah dan disalurkan melalui dana desa.
“Jadi sebetulnya kita tidak lack of money, hanya poor coordination, poor action,” katanya.
Mardiasmo mengakui, hampir semua lembaga atau instansi pemerintah memiliki kelemahan dalam hal kerja sama. Karenanya, masalah pengerdilan atau stunting pun tak kunjung usai.
“Apalagi kaitannya dengan uang, aduh. Di sini itu, kerja sama multi sektor itu harga paling mewah, karena (sulitnya) koordinasi itu,” katanya.
Padahal, penanganan masalah kekerdilan di Indonesia tidak bisa ditangani satu kementerian/lembaga saja, tapi membutuhkan kerja sama banyak pihak karena masalah tersebut merupakan dampak dari sejumlah faktor yang saling terkait.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya meminta keseriusan para pemangku kepentingan diantaranya kementerian/lembaga terkait, pihak swasta dan LSM untuk merancang strategi yang tepat dalam menangani kasus kekerdilan di sejumlah daerah.
“Tidak usah banyak teori, mapping (pemetaan) sudah cukup. Tinggal bagaimana strategi eksekusinya di lapangan,” katanya.
Berdasarkan data riset kesehatan dasar (riskesdas) tahun 2013, jumlah anak Indonesia yang mengalami kekerdilan mencapai sembilan juta orang atau 37 persen dari penduduk usia anak Indonesia.
Tercatat ada 15 kabupaten/kota dengan jumlah kasus kekerdilan tertinggi yakni Aceh Tengah (D.I. Aceh), Rokan Hulu (Riau), Lombok Utara (NTB) dan NTT diantaranya Manggarai Timur, Sumba Barat Saya, Sumba Tengah, Ngada, Timor Tengah Selatan dan Sabu Raijua.
Selanjutnya Seram Bagian Barat (Maluku) dan Papua yakni Tambrauw, Intan Jaya, Dogiyai, Lanny Jaya dan Sorong Selatan.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
