Jakarta, Aktual.com – Koalisi Indonesia Kerja (KIK) secara mengejutkan memasukkan sejumlah nama pejabat Kabinet Kerja dalam tim kampanye nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Tercatat tujuh pejabat Kabinet Kerja yang masuk dalam 150 nama TKN yang didaftarkan KIK ke KPU. Dari tujuh nama itu, terdapat Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Dewan Pengarah TKN.
Tak pelak, munculnya dua nama di atas menjadi persoalan tersendiri. Jusuf Kalla misalnya, merupakan seseorang yang akan mengepalai pemerintahan saat Joko Widodo sedang sibuk kampanye.
Sementara, Sri Mulyani menjadi sorotan lantaran bidang ekonomi masih menjadi problematika tersendiri bagi pemerintahan Jokowi-JK.
Kedua nama itu pun diprediksi akan menjadi bulan-bulanan lantaran akan memicu hujatan dan kritik bagi pesaingnya, yakni kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Hal ini pun diakui sendiri oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding. Menurut Karding, pihaknya akan tetap menerima hujatan dan kritik dari banyak pihak meskipun tidak mencantumkan JK dan SMI sebagai Dewan Pengarah TKN.
“Pasti diserang, pasti tidak ada celah,” katanya saat ditemui di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (20/8) kemarin.
Namun, ia berdalih jika masuknya JK dan SMI sebagai Dewan Pengarah TKN tak sedikitpun mengganggu jalannya roda pemerintahan lantaran hanya merupakan simbol dari kebijakan pemerintah.
JK dan SMI, kata Karding, hanya memeberikan arahan kepada tim teknis saja tanpa turun tangan langsung di lapangan.
“(Kinerja pemerintah) Tidak akan terganggu karena memang pekerjaannya cuma kumpul sebentar sehari, setengah hari, sejam sudah laksanakan. Ibaratnya itu pemberi rekomendasi, pertimbangan apa yang dilakukan. Tidak ada urusan dengan energi, waktu beliau,” jelas Karding.
Diketahui, selain JK dan SMI, ada juga nama lain yang masih aktif di pemerintahan seperti Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko yang bertindak sebagai salah satu wakil ketua tim, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai salah satu dewan penasihat, Menko PMK Puan Maharani, dan Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi.
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
