Jakarta, Aktual.com – Empat partai yang tergabung sebagai pengusung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno telah secara tegas penolakannya terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) final untuk Pemilu 2019 yang telah dirilis KPU RI pada baru-baru ini.
Masih adanya pemilih ganda yang diperkirakan mencapai 25 juta orang menjadi alasan PAN, PKS, Gerindra dan Demokrat menolak DPT Final tersebut. Penolakan ini diumumkan pada Senin (3/9) kemarin, atau dua hari menjelang KPU menetapkan DPT untuk Pemilu tahun depan.
Terkait hal ini, PKS menyatakan keyakinannya jika KPU takkan berani mengesahkan DPT final yang mencapai 185.994.249 orang dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Sekjen PKS Mustafa Kamal menyatakan, pengesahan DPT final hanya akan mendeletigimasi dari hasil Pemilu itu sendiri kelak, baik Pileg maupun Pilpres.
“Semua itu akan terganggu kalau data-data yang dipakai tidak valid. Saya kira mustahil KPU akan melakukan langkah-langkah itu,” ujar Mustafa usai jumpa pers di sebuah rumah makan di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.
Padahal, katanya, KPU masih belum memperbaiki sejumlah kesalahan yang ditemui dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah diumumkan pada beberapa waktu lalu.
Karenanya, ia pun berharap KPU tak terburu-buru menetapkan DPT. Menurut Kamal, pihaknya justru berniat untuk membantu KPU dalam membenahi masalah ini.
“Jadi ini kan bukan semata-mata persoalan KPU saja. Tapi ini persoalan seluruh bangsa dan negara. Parpol kebetulan saja sebagai peserta kan. Tapi rakyat sebagai subjek dari Pemilu, baik Pilpres maupun Pileg, bahkan DPD, itu haknya yang paling terganggu,” tutur Kamal.
Kamal sendiri berharap jika proses Pemilu tidak terganggu oleh masalah DPT ini. Namun, karena masalah ini menyangkut tentang hasil legitimasi Pemilu dan kualitas demokrasi Indonesia, tentunya DPT merupakan masalah yang harus diselesaikan bersama-sama.
“Saya kira KPU dengan Kemendagri harus betul-betul mengoordinasikan dukcapil data kependudukan kita ini,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
