Seorang pria memancing di Pantai Tambaklorok yang dipenuhi sampah rumah tangga di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/12). Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan perilaku membuang sampah sembarangan di laut akan dijadikan sebagai tindakan aktivitas ilegal dan dapat dijerat hukum karena merusak ekosistem. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra.

Denpasar, Aktual.com – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah mengidentifikasi sebanyak 87 kabupaten/kota besar dan pesisir di Indonesia berkontribusi sebesar 80 persen terhadap sampah di laut.

“Paling banyak kota atau kabupaten di Pulau Jawa,” kata Kepala Bidang Pemberdayaan Perindustrian Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Andreas Hutahaean di Denpasar, Jumat (14/9).

Menurut dia, data tersebut berdasarkan penelitian bersama dengan Bank Dunia yang diluncurkan tahun 2017.

Andres dalam diskusi menjelang kegiatan Aksi Bersih Pantai Internasional itu menjelaskan dari penelitian itu disebutkan bahwa dengan estimasi jumlah penduduk mencapai 150 juta orang, menghasilkan sekitar 38 juta ton pertambahan sampah per tahun.

Dia mengungkapkan hampir 14 persen sampah ditemukan di laut merupakan sampah plastik yang sebagian besar di antaranya berasal dari daratan atau terbawa arus sungai.

Andreas juga mengungkapkan dari 17 juta ton sampah per tahun yang tidak terurus, 45 persen di antaranya di buang di saluran air, taman dan dibakar.

Pihaknya mengharapkan semua pihak termasuk pemerintah daerah untuk turut membantu mengurangi pencemaran laut dari sampah khususnya dari plastik.

“Ada lima komponen dalam mengurangi sampah plastik di laut tetapi yang paling utama itu adalah kampanye kepada masyarakat termasuk edukasi kepada generasi muda untuk mengubah perilaku menjadi peduli lingkungan,” katanya.

Pemerintah, kata dia, menargetkan bisa mengurangi sampah di laut sebesar 70 persen pada 2025 mendatang, termasuk di dalamnya sampah plastik.

Oleh sebab itu, lanjut dia, sejumlah langkah dilakukan seperti aksi bersih pantai melibatkan semua pihak, gerakan mendaurulang sampah plastik menjadi barang berguna termasuk menjadi aspal, salah satunya sepanjang dua kilometer di sekitar kampus Unud Jimbaran, Bali, sebagai percontohan pertama di Indonesia.

Upaya lainnya, kata dia, termasuk menganggarkan 1 miliar dolar AS untuk lima tahun sejak tahun 2017 yang bersumber dari APBN dan APBD untuk menanggulangi sampah plastik.

Selain itu kerja sama dilakukan dengan menggandeng lintas instansi, kerja sama bilateral hingga internasional hingga menggandeng lembaga swadaya masyarakat atau lembaga nonprofit.

Rencananya, aksi bersih sampah termasuk sampah plastik akan dilakukan di Pantai Padanggalak, Sanur, Denpasar pada Sabtu (15/9) yang dilakukan lembaga nonprofit Ocean Conservancy bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemerintah daerah di Bali.

Menurut Direktur Program “Trash Free Seas” Ocean Conservancy Nicholas Mallos, aksi tersebut diharapkan membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah sampah termasuk plastik yang mencemari lingkungan dan ekosistem di dalamnya.

“Tujuan kami mewujudkan pantai yang bersih dan laut bebas dari sampah plastik. Sampah plastik mengkontaminasi seluruh rantai makanan di laut. Untuk itu semua orang harus bergerak mulai dari pemerintah, swasta dan masyarakat,” katanya.

 

Ant.

Artikel ini ditulis oleh: