Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan pemerintah terkait dengan masih belum selarasnya data terkait beras yang dimiliki satu instansi dengan instansi lainnya padahal hal tersebut sangat penting untuk mengambil kebijakan.
“Undang-undang mensyaratkan impor pangan diizinkan apabila produksi nasional dan cadangan pangan pemerintah kurang. Problemnya apakah produksi dan cadangan pangan pemerintah surplus atau minus,” kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/9).
Menurut dia, hingga saat ini data beras di dalam internal pemerintah tidak pernah padu dan ketidakpastian tersebut dikhawatirkan juga dapat berdampak kepada stabilitas dan daya tahan nasional.
Fahri berpendapat bahwa sejak era kerajaan hingga era republik, beras bukan sekadar produk pertanian, tapi komoditas tersebut juga merupakan stabilisator politik kekuasaan.
“Beras adalah soal politik, daya tahan, stamina rakyat, dan kekuasaan,” paparnya.
Untuk itu, ia mempertanyakan mengenai apa yang ada di balik kesimpangsiuran data beras tersebut.
Sebagaimana diwartakan, Kepala Staf Kepresidenan yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Moeldoko, mengimbau kebijakan impor beras tak perlu diributkan.
“Kaki saya satu di HKTI, satu di pemerintah. Saya harus berani menjelaskan, khususnya kepada petani, kalau kebutuhan nasional memang masih diperlukan, kita harus impor agar harga beras bisa terjaga dengan baik,” katanya kepada wartawan di Surabaya, Kamis (20/9) malam.
Moeldoko menjelaskan perlu tidaknya impor beras memang selalu disesuaikan dengan ketersediaan kondisi riil di Perum Bulog.
Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan akan mempertemukan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait polemik impor beras.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
