Jakarta, Aktual.com – Di tengah lesunya bisnis properti, para pengembang kerap kali masih terhambat soal perizinan di tingkat pemerintah daerah. Sehingga membuat harga properti di dalam negeri sulit di jangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Alhasil kondisi ini tidak sejalan dengan program pemerintah untuk memenuhi satu juta rumah bagi masyarakat kecil. Salah satunya kasus suap mega proyek Meikarta. Itu gambaran perizinan properti di pemda masih sulit.
Hal ini diakui Anggota Komisi II DPR RI dari Partai Gerindra, Edi Prabowo. Menurutnya, perizinan birokrasi yang berbelit-belit akan menghambat iklim investasi dan termasuk di industri properti.
“Seharusnya dalam mendorong roda perekonomian, seperti menarik investor dari dalam dan luar negeri harus dipermudah perizinannya dan bukan sebaliknya dipersulit,” ujar dia, ketika dihubungi wartawan, Jumat (23/11).
Dia menuturkan, kasus suap Meikarta yang dikembangkan PT Lippo Cikarang Tbk tidak hanya dilihat dari kesalahan pihak swasta tetapi juga pemda yang harus terbuka, sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif.
